Friday, 22 October 2010

Friday, October 22, 2010
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pembunuhan dan Pembakaran di Tinggginambut: TNI Mengaku, Polisi Menolak, DPR Investigasi.
JAKARTA - Terkait dengan Video kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpakaian dan bersenjata militer terhadap warga dan beberapa hamba Tuhan (pendeta dan majelis) di Puncak Jaya,Papua. beberapa instansi terkait pun mengeluarkan pernyataan mereka antara lain dari TNI, Polisi dan DPR

TNI Mengakui 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengakui kebenaran isi video kekerasan berjudul Indonesia Military Ill-Treat and Torture Indigenous Papua yang dipublikasikan di YouTube sejak Sabtu (16/10/2010) lalu.

Konfirmasi kebenaran ini disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto kepada para wartawan, Jumat (22/10/2010) di Kantor Presiden, Jakarta, setelah diadakan penyelidikan oleh TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kemenko Polhukam.

"Ada tindakan prajurit di lapangan yang berlebihan," ujar Djoko, didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Ketiganya, dan juga menteri terkait lainnya, dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kantor Presiden guna membicarakan soal video yang ditayangkan sejak Sabtu lalu. Djoko mengatakan, berdasarkan laporan awal, korban yang berada di video tersebut diduga adalah pelaku penembakan karyawan perusahaan yang berada di Papua, seperti Freeport Indonesia.

Korban juga diduga pelaku instabilitas keamanan di Papua. Ketika ditanya soal identitas pelaku, Djoko enggan mengatakan. Mantan Panglima TNI ini hanya mengatakan, penyelidikan saat ini terus dilangsungkan.
Saat ini, sudah ada tim khusus yang menyelidiki kasus ini. Sebelumnya, Kamis kemarin, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim mengatakan, video tersebut benar. Diperkirakan, video direkam pada 12 April. Sementara korban kekerasan diduga bernama Kindeman Gire, Pendeta GIDI Toragi di Desa Hurage, Tingginambut. Korban saat ini diperkirakan sudah meninggal. 

Polisi Menolak  
Sedangkan terkait dengan pembakaran gereja dan Alkitab saat kejadian tersebut, Kepolisian Daerah Papua membantahnya. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wahyono, menegaskan, pemberitaan tersebut tidak benar. “Saya sudah koordinasikan dengan Polres Puncak Jaya, dan berita itu tidak benar. Tidak ada itu pembakaran gereja seperti yang disebutkan,” kata Wahyono, Kamis (21/10).


Wahyono memastikan berita tersebut adalah bohong dan tak bisa dipertanggungjawabkan. “Di sana itu merupakan daerah konflik, tapi itu tidak berarti ada pembakaran yang disebutkan,” ujarnya.


Kepolisian Daerah Papua tidak serta merta mempercayai informasi yang diberitakan media terkait pembakaran tersebut. “Berita itu tidak benar, tidak ada oknum anggota Brimob Papua yang melakukan itu, berita itu hanya sepihak saja,” kata Wahyono.


DPR Papua Investigasi 
Sedangkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, mereka menyatakan akan segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus pembakaran puluhan rumah dan gereja di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.


Dewan Perwakilan Rakyat Papua memandang hal tersebut bukan masalah sepele sehingga perlu kerja sama semua pihak mengungkapnya. “Pihak-pihak yang melakukan pembakaran itu harus jujur, masalah itu sudah ada di depan mata, jadi jangan lagi sembunyi. Tim investigasi ini akan menggali informasi lebih dalam dan melaporkannya pada polisi,” kata Ruben Magai, Ketua Komisi A DPR Papua, Jumat (22/10).


Menurutnya, jauh sebelum kejadian pembakaran rumah dan gereja serta penyiksaan terhadap warga Papua di Puncak Jaya, telah ada serentetan kasus serupa yang tak pernah diangkat media. “Sudah ada kasus-kasus itu, sehingga kita harap aparat yang ditugaskan di sana haruslah menyadari bahwa mereka juga lagi dikontrol banyak pihak, jangan bikin masalah lagi,” ujarnya.


Ruben berpendapat, polisi dan anggota TNI harus profesional dalam menjalankan tugas, bukan bertindak sewenang-wenang pada warga sipil. “Masalah di Puncak Jaya tidak bisa dilihat sepenggal, harus menyeluruh sehingga bisa membuka tabir perilaku buruk aparat di Papua.”


DPR Papua mendesak kepolisian mengusut kasus tersebut dan memenjarakan pelakunya. “Kami mendesak polisi. Desakan ini sebenarnya sudah berulang kali, tapi kami harap polisi mau bekerja lebih serius.”