"Kami menuntut para pemimpin dunia agar menarik pengakuan terhadap demokrasi 'jadi-jadian' yang dibuat oleh Morsi yang didukung oleh partai illegal, Ikwanul Muslimin", tutur Dr Ashraf Ramelah, wakil presiden VotC dalam surat terbukanya yang dikirim kepada Christian Post pada Senin 11 Desember 2012.
"Bekukan hubungan politik dengan Mesir, tahan semua investasi dan bantuan kepada Mesir dan paksakan Morsi agar turun. Hal ini akan melegitimasi tujuan demokrasi yang ingin dicapai oleh para pejuang pembebas Mesir."
Organisasi Koptik diseluruh dunia, termasuk Front Mesir untuk Keselamatan Nasional dan Solidaritas Koptik telah mengeluarkan pernyataan yang bernada sama sejak Morsi mengeluarkan deklarasi konstitusi Mesir yang baru yang "memperbolehkan" dirinya menjadi penguasa penuh dan terlindung dari tameng hukum sehingga tidak dapat dapat dituntut dipengadilan.
Pada 15 Desember 2012 nanti, ribuan hingga ratusan ribu warga Mesir di Kairo berencana akan mengadakan demonstrasi menuntut Morsi agar turun dari kekuasaannya, dengan menuntut adanya penghapusan isi-isi konstitusi yang diselubungi oleh islamisasi kelompok muslim yang rakus kekuasaan duniawi.
"Draf baru [dari konstitusi Mesir] mempromosikan prinsip-prinsip dasar Islam yang anti demokrasi dan penuh intoleransi. Dengan adanya boikot, warga Mesir dapat menghidari adanya pemilihan yang korup dan penolakan adanya pembuatan jalan menuju usaha penerapan hukum Syaria Islam, yang penuh diskriminasi," tulis Ramelah, sebab kelompok-kelompok yang dipilih dalam pembentukan draf konstitusi Mesir yang baru berusaha untuk mencapai berdirinya wilayah Islam yang utuh di Timur Tengah.
Sikap islami yang ditunjukkan oleh Muhammad Morsi ini sangat gamblang dilakukan semenjak dirinya didaulat untuk memimpin Mesir pada pertengahan 2012 lalu. Ia mengabaikan janji toleransi beragama yang digonggongkan selama kampanyenya dan malah memilih kelompok pembenci keberagaman sehingga malah mencekik umat Kristen di negara piramida itu.
Menurutnya, unjuk rasa 15 Desember nanti akan sama seperti unjuk rasa menjatuhkan Mubarak sehingga resiko jatuhnya korban akibat perjuangan menuju demokrasi yang sederajat akan bertambah. Menurut laporan Amnesti International, sekitar 120 pengunjuk rasa tewas dan 12,000 warga sipil diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh militer pada unjuk rasa tahun 2011. (CP/AI)
