JAYAPURA (PAPUA) - Menanggapi berbagai Pendapat dari pihak maupun pimpinan-pimnan lembaga serta organisasi masyarakat yang menilai Gereja di Papua selama ini telah terjerumus kedalam dunia politik, di bantah oleh Pdt.Socrates Sofyan Yoman, selaku ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua.
“Gereja tidak pernah berpolitik, kami hanya berusaha menyuarakan keadilan dan keamanan bagi umat Tuhan di atas Tanah Papua yang selama ini telah didiskriminasi, dijajah dan dibungkam hak demokrasinya” kata Socrates, kepada Jubi, di Jayapura, Kamis (27/01/2011).
Dia menjelaskan, sudah menjadi tugas dan amanat dari Tuhan kepada Gereja agar dapat menyuarakan kebenaran, keadilan serta kedamaian kepada umatnya, dimana jika terjebak dengan sebuah sistem atau masalah. "Kecuali pihaknya mengarahkan masyarakat terlibat dalam partai politik atau mendukung dan memilih salah satu kandidat angota DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur serta Presiden," ucapnya.
Ditambahkan, apakah kami harus terus bersuara atas nama kebenaran di belakan mimbar Gereja saja, tanpa melakukannya di tengah kehidupan masyarakat..?, justru tidak seperti itu Gereja tetapi harus berdiri di depan dan menegakan kebenaran.
"Gereja tidak pernah menggiring masyarakat terhadap kepentingan politik serta kepentingan pribadi, tetapi justru Gereja selama ini sedang mengingatkan rakyat agar tidak terjebak dengan kepetingan Pemerintah yang hanya mementikan golongannya dan menghendaki adanya kesengsaraan bagi umat Tuhan," tegasnya.
Pihaknya berharap, mereka yang selama ini telah salah menerjemahkan peran dan fungsi Gereja harus terlebih dahulu mempunyai pemahaman mengenai deFinisi politik dan teologia yang baik, sebelum memberikan pernyataan kepada publik. “Jangan ciptakan pembodohon politik dan teologia kepada umat Tuhan, Gereja ada untuk menegagakan kebenaran, bukan melegalkan kesalahan serta kepentingan negara yang sudah nyata menindas rakyat” tuturnya.“Jangan ciptakan pembodohon politik dan teologia kepada umat Tuhan, Gereja ada untuk menegagakan kebenaran, bukan melegalkan kesalahan serta kepentingan negara yang sudah nyata menindas rakyat” tuturnya.
Keterlibatan gereja, kata dia, yakni dalam memperjuangkan penegakkan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua tidak hanya dalam rangka mewujudkan peran kenabiannya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan, melainkan keterlibatan gereja dilakukan berdasarkan fakta historis, dimana Gereja sebagai lembaga pastoral berpihak kepada penderitaan sebagian besar Orang Asli Papua.
"Keterlibatan gereja adalah bukti nyata pertanggungjawaban Iman Gereja. Gereja dengan misi penginjilan telah menjadi kekuatan nurani bangsa Papua dalam seluruh pergulatan hidupnya. Gereja memiliki peran penting dalam hidup Orang Asli Papua,"
Sebelumnya Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia, Ramses Ohee. Pada tanggal (24/1). Menyatakan para pimpinan Gereja di Papua jangan mengunakan status kepemimpinannya untuk berpolitk dan mengajak masyarakat menyatakan apa yang tidak mereka pahami. Tetapi sebaikya merangkul semua umat, agar bisa hidup tenang tanpa ada lagi gejolak. (Jubi)