Ketua DPRD Sleman, Koeswanto menjelaskan, dirinya berkali-kali mendapat aduan dari masyarakat perihal penutupan kegiatan ibadah di gereja tersebut. "Dalam aduan tersebut, DPRD Sleman dinilai memaksa menutup gereja di Pangukan itu. Makanya, saya kaget bukan main. Dari mana bisa ada penilaian seperti itu," jelasnya di Sleman, Selasa (22/2).
Koeswanto menambahkan, tidak pernah ada kata penutupan gereja yang dipermasalahkan warga tersebut. Kesepakatan pada pertemuan di DPRD Sleman antara warga, instansi terkait dan pihak gereja beberapa waktu lalu, hanya menghentikan aktivitas sembari menunggu proses perijinan pembangunan rumah ibadah.
"Kami ini kan menjadi mediator. Semua tahu itu dan wartawan juga banyak disana. Kesepakatan waktu itu kan agar proses ijin dibereskan dulu, dan aktifitas ibadah di gereja induk sampai ijin lengkap," imbuhnya.
Tudingan jika DPRD Sleman melakukan pemaksaan untuk menutup gereja tersebut bisa menimbulkan persoalan baru. Padahal, masalah ini sangat sensitif jika tidak dipahami dengan cermat.
"Warga kan merasa tidak pernah diajak rembugan tentang pendirian gereja itu. Sehingga warga mempertanyakannya. Makanya, kami coba fasilitasi antara warga, pihak gereja serta instansi terkait," ungkap Koeswanto.
Oleh karena itu, pihak dewan meminta masyarakat agar tidak terpancing dengan SARA. Pihak gereja juga diharap mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat dengan warga dan instansi terkait.
"Warga berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ini juga dilindungi dalam undang-undang. Dan kami yang ada di dewan ini, akan menjadi pendoronga agar setiap hak masyarakat itu terpenuhi," terang Koeswanto.
Sumber: Krjogja
