JAYAPURA (PAPUA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak mendukung aspirasi penolakan otonomi khusus yang disampaikan warga Pribumi ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua beberapa waktu lalu. Pemrov juga terkesan menolak aspirasi itu dilanjutkan ke Pemerintah Pusat di Jakarta.Hal ini disampaikan Ketua Sinode Gereja Kingmi Indonesia di Jayapura, pendeta Beny Giay saat di konfirmasi JUBI di Abepura, Sabtu (5/2). Menurut Beny, DPR Papua menginginkan agar Pemprov dan mereka membawa aspirasi itu ke Jakarta.
"DPRP sendiri buka diri dan siap bawa aspirasi masyarakat ini ke Jakarta. Tapi, mereka tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan Pemerintah Papua untuk bicara dengan pejabat terkait disana,” ujar Giay.
Namun, kata dia, ternyata pihak eksekutif menolak niat baik Dewan. Mereka menyarankan agar Otsus dievaluasi kembali. “Pemprov minta DPRP bersama mereka melakukan evaluasi atas kegagalan Otsus di Papua,” katanya. Bagi Beny, evaluasi yang diusulkan pihak eksekutif ini agendanya tidak jelas.
Beny menilai, Pemerintah Papua masih berpikir untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan penderitaan rakyatnya. Sehingga tidak mengorganisir dan menasionalkan masalah Papua. “Barangkali tindakan ini dilakukan Pemerintah untuk melindungi kenyamanannya,” nilainya.
Beny Giay menambahkan, walaupun demikian, tindakan itu tak mengurungkan niat baik Dewan untuk menyampaikan aspirasi penolakan tersebut ke Pemerintah. “DPRP tetap komit untuk bawa aspirasi ini ke Jakarta,” cetusnya.
Pada Sabtu, 29 Januari lalu, pimpinan gereja di Jayapura, mahasiswa, aktivis dan masyarakat berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Mereka mempertanyakan tindak lanjut penolakan UU Otsus yang sudah disampaikan di Juni 2010 lalu. Selain itu, tuntutann lain yang juga disampaikan dalam demo tersebut adalah meminta kepada Pemerintah agar menghentikan perekrutan dan pembentukan anggota Majelis Rakyat Papua yang baru.
Sumber:Tabloid Jubi
