"Komnas Perempuan memandang kebijakan keamanan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah di Papua belum terbukti efektif melindungi dan menjamin keamanan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak," kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dalam rilisnya, Jumat (05/08/2011).
Komnas Perempuan mencatat terjadinya kekerasan di beberapa wilayah di Papua, antara lain penyisiran dan penyerangan oleh aparat TNI terhadap masyarakat di distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Maret 2010 dalam rangka menyikapi aksi masyarakat yang mempertanyakan tewasnya seorang warga kampung.
"Aparat keamanan membakar honai, babi peliharaan, tanaman, gedung gereja dan rumah tokoh agama yang dijadikan tempat mengungsi masyarakat. Pembakaran ini membuat masyarakat mengungsi ke hutan dan Kota Mulia," imbuhnya.
Peristiwa lain yakni kontak senjata di distrik Tinggi Nambut pada selasa 12 Juli 2011 yang menyebabkan tertembaknya lima prajurit TNIYonif 753 AVT Nabire dan empat masyarakat sipil yang terdiri dari seorang ibu dan tiga orang anaknya yang masih balita. Yuniyanti mengatakan peristiwa tersebut merupakan rangkaian pengejaran anggota yang diduga OPM (Organisasi Papua Merdeka) pimpinan Goliath Tabuni yang diduga berada di wilayah Puncak Papua.
Terkait dengan sejarah kekerasan di Tinggi Nambut, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2004, dalam rangka mencari kelompok OPM yang diduga bertanggung jawab dalam pembunuhan dan penyerangan mobil Kopassus, suatu operasi menyasar ke masyarakat sipil di wilayah Tinggi Nambut karena dianggap termasuk wilayah OPM. Rumah dibakar, ternak ditembak dan kebun dirusak, menyebabkan ratusan masyarakat sipil terutama perempuan dan anak mengungsi ke hutan dan lokasi-lokasi di pinggir kampung. Sebagian mengungsi ke Kota Mulia.
Melihat fakta tersebut, Yuniyanti menilai menilai bahwa masih berlangsungnya kekerasan di Papua dengan eskalasi yang terus meningkat sebagai akibat dari tidak adanya upaya serius Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua. Selain itu juga disebabkan lemahnya upaya Pemerintah menjamin keamanan dan perlindungan bagi masyarakat sipil terutama perempuan dan anak.
Oleh karenanya, Komnas Perempuan meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi lanjutan ke daerah-daerah rawan konflik dan kekerasan untuk memantau kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM .
"Masyarakat sipil agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja menyebarluaskan kebencian dan ketakutan serta pro-aktif mendukung upaya pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan," pungkasnya.(Tribunnews)
