Thursday 27 October 2011

Thursday, October 27, 2011
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Surat-Surat Kenabian dari Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Tidak Dihiraukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
JAYAPURA (PAPUA) – Begitu menyedihkan ketika melihat pada beberapa hari terakhir ini Tanah Papua dilanda krisis kepercayaan dari pemerintah pusat dan alami tekanan dan kekerasan aparat.

Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pergumulan dari Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) yang dengan tegas meminta sikap tegas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah yang terjadi di Papua.

Beberapa pokok permintaan telah disampaikan kepada Presiden, melalui Surat Kenabian yang meminta Presiden untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan tersebut dengan tiga inti harapan yakni:

(1) Melakukan komunikasi konstruktif terhadap masyarakat Papua.

(2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan mengumumkan hasilnya kepada publik.

(3) Mengusut tuntas tindak kekerasan di Papua.

Sayangnya permintaan ini sama sekali tidak diperhatikan. “Presiden sama sekali tidak merespon” ujar Pendeta Gomar Gultom saat ditemui usai Perayaan Pembukaan Sidang Sinode dan HUT ke 55 Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, di Sentani, Papua pada Rabu (26/10/2011).

Ia juga menegaskan bahwa apa yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah Papua, “masyarakat di Papua mengharapkan respon dan reaksi positif serta komunikasi kongkrit dan konstruktif bukannya tekanan keamanan.” tegasnya sebab menurutnya jika hal ini disepelekan malah memperkeruh permasalahan.

Disinggung terkait kasus pelarangan dan penolakan ibadah yang dilaksanakan GKI Jemaat Taman Yasmin, Bogor. Menurut Pdt Gultom, nampak benar ketidakpedulian pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini, “Surat pun telah di kirimkan, namun reaksi presiden pun, sama”.

Ditambahkan pula kasus ini jadi bukti negara ini sedang mengalami krisis kepemimpinan yang sedemikian parahnya sampai keputusan yang dibuat bersama oleh mereka sendiri, tidak dipatuhi. “Buktinya, Mahkamah Agung sebagai lembaga yuridis tertinggi di negara ini sudah memberikan putusan yang adil, yang sayangnya dilanggar oleh sendiri oleh aparat pemerintahan.” tandasnya.

Mewakili gereja-gereja di Indonesia ia mengharapkan agar gereja-gereja di Papua khususnya GKI di Tanah Papua agar tetap berdoa dan berharap pada Tuhan sehingga penderitaan dan cobaan yang dialami masyarakat Papua dapat berakhir. (Tim PPGI)