Selain itu sekitar tujuh puluh intoleran mengepung rumah salah seorang Jemaat GKI di Jalan Cemara Raya Nomor 9 Kompleks Taman Yasmin, tempat pelaksanaan ibadah delapan puluh orang anggota jemaat yang ada, setelah berhasil diberi celah untuk menembus blokade berlapis aparat keamanan gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resor Bogor, dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Puluhan intoleran itu berteriak-teriak sembari mengeluarkan kata-kata kotor penuh kebencian dan ucapan doa yang diteriakkan bergantian.
"Mereka provokasi jemaat, minta kami keluar dari rumah. Mereka teriak-teriak sampai kata-kata kotor keluar dari mulut mereka," ucap Kristono salah seorang Juru Bicara GKI Yasmin melalui telepon kepada Kompas.
Saat ini, kata Kris, jemaat masih tertahan di dalam rumah. Hadir pula anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Lily Wahid. Menurut dia, tak ada petugas kepolisian berseragam yang berjaga. Hanya intel polisi dan Satpol PP yang mengamankan rumah jemaat.
Usai ibadah, dengan pengawalan ketat aparat, jemaat satu per satu berhasil dievakuasi meninggalkan tempat ibadah dan kembali kerumah masing-masing, sebagian jemaat berada di Kompleks Yasmin sedang lainnya berada dipinggiran kompleks. Jemaat keluar melalui pintu samping rumah.
Khawatir dengan mengganasnya para intoleran, jemaat bergegas pergi dengan kendaraan miliknya, baik sepeda motor maupun mobil. Jemaat bisa pergi setelah petugas melakukan negosiasi dengan perwakilan intoleran, yang terus bertahan di depan rumah Jemaat GKI.
Para intoleran baru membubarkan diri setelah memastikan jemaat GKI pulang dan tidak melaksanakan ibadah lagi. Sedangkan ratusan pengunjuk rasa lainnya tertahan di sekitar bundaran Taman Yasmin. Mereka pun meninggalkan Yasmin, begitu mendapat kabar jika Jemaat GKI usai beribadah.
Skenario penghancuran kebebasan beragama
Ditempat berbeda, Rumadi, Koordinator Program The Wahid Institute menyatakan pemerintah pusat didesak segera mengambil alih dan menyelesaikan polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, kelompok penentang pembangunan Gereja dinilai semakin berani.
"Kalau pemerintah pusat terus mendiamkan dan tidak mengambil langkah-langkah sesuai koridor hukum, bukan tidak mungkin keadaan akan semakin memburuk," kata Rumadi, Koordinator Program The Wahid Institute melalui pesan singkat kepada Kompas, Minggu (22/01/2012).
Rumadi menanggapi kembali terjadinya intimidasi terhadap jemaat GKI Yasmin pagi tadi oleh sekitar 70 orang. "Jemaat tak bisa lagi sekedar mengunjungi Gereja mereka. Bahkan, kegiatan ibadah mereka di salah satu rumah jemaat juga dikepung massa," kata dia.
Rumadi menyebut kelompok intoleran itu sengaja diorganisir untuk menimbulkan kekacauan dalam kehidupan beragama. Menurut dia, ada pihak yang sedang menyusun skenario untuk menjadikan persoalan GKI Yasmin sebagai ladang penghancuran jaminan konstitusi kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Selama ini, Rumadi menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Hal itu terlihat dari tiga kali dibatalkannya rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah itu.
"Persoalan GKI Yasmin sebenarnya sederhana jika semua pihak, terutama Walikota Bogor dan pemerintah pusat mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Kalau putusan MA diabaikan oleh Walikota Bogor dan pemerintah pusat, maka negara ini tidak lagi bisa disebut negara hukum karena hukum telah dikangkangi kelompok-kelompok preman berjubah," kata Rumadi.
Rumadi menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemimpin Gereja-gereja di Papua dan PGI di Cikeas bahwa akan turun langsung menyelesaikan persoalan GKI Yasmin.
"Presiden, apa yang kau tunggu? Bawahan Anda, Walikota Bogor dan menteri-menteri terkait sudah nyata-nyata tak bisa menyelesaikan," pungkas dia. (PeduliYasmin/Kompas/TimPPGI)
