“Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Singkil. Jangan gara-gara kasus tersebut, nama Aceh tercoreng,” kata Munira, seorang warga Banda Aceh, Selasa (08/05/2012), seperti dilansir sinarharapan.com.
Munira berharap kasus penyegelan sejumlah tempat ibadah di Aceh Singkil harus diselesaikan secara bijak oleh pemerintah sehingga tidak ada penganut agama yang tersakiti.
“Di Aceh belum pernah terjadi konflik agama, jangan sampai karena permasalahan tersebut konflik agama terjadi di Aceh atau permasalahannya melebar ke daerah lain,” kata tenaga pendidik di salah satu Pesantren tersebut.
Hal sama juga disampaikan oleh Asnawi. Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh suasana di Aceh Singkil. “Jangan sampai terjadi perang agama di sana,” ujar Asnawi yang mengaku berasal dari Singkil.
Seperti diberitakan sebelumnya, 17 gedung gereja disegel oleh tim penertiban rumah ibadah yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Penyegelan dilakukan sejak Selasa (01/05/2012) lalu.
Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah; Peraturan Gubernur No 25/2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh, Qanun Aceh Singkil No 2/2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan surat perjanjian bersama antara komunitas Islam dan Kristen dari tiga kecamatan di Aceh Singkil (Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris yang diteken pada 11 Oktober 2001; digunakan sebagai alasan penyegelan.
Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar mengaku kaget dengan penyegelan ini. “Saya kaget. Hal seperti ini jarang terjadi di Aceh,” ungkapnya saat dihubungi SH, kemarin.
Masyarakat Aceh, menurut Nazaruddin, dikenal sangat toleran dalam pergaulan lintas agama. “Saya selaku pribadi dan Wamenag akan proaktif mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana,” katanya.
Namun, Nazaruddin meyakini bahwa pemimpin baru Aceh yang terpilih saat ini bisa memberikan solusi yang baik bagi semua pihak. “Insya Allah, pemimpin yang baru terpilih punya kearifan untuk memberi solusi terbaik bagi semua warga Aceh,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, Menteri Agama harus turun ke Aceh untuk menyelesaikan kasus ini. “Jangan pengalaman buruk seperti yang terjadi di Kota Bogor kembali terulang. Karena ini soal agama maka ini adalah urusan pusat. Menteri Agama jangan diam saja,” ungkapnya di Jakarta, kemarin. (UCAN-Indonesia)
