Dengan memiliki 72 rumah sakit di seluruh Indonesia Pelkesi bisa diharapkan menyumbang guna mencapai target BKKBN yakni 7,3 juta akseptor baru.
Kepala BKKBN Sugiri Syarief, mengatakan, dengan memiliki rumah sakit, dokter, perawat dan bidan di seluruh pelosok, Pelkesi bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pelayanan KB kepada masyarakat. Apalagi sekarang BKKBN sedang fokus menggarap program KB di daerah galcitas, sehingga kontribusi Pelkesi dibutuhkan terutama untuk kawasan timur Indonesia.
“Sekarang kami sedang kembangkan daerah galcitas,yang sebagian besar ada di Indonesia timur, sehingga dengan kehadiran Pelkesi kami harapkan seluruh masyarakat di daerah ini terlayani,” ucap Sugiri di sela-sela pertemuan dengan Pelkesi di Kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (04/09/2012) seperti dilansir Suara Pembaruan.
Sugiri menambahkan, penggarapan program KB di daerah galcitas masih tertatih-tatih karena kendala pendanaan untuk membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia. Sementara untuk menjangkau daerah galcitas membutuhkan biaya yang jauh lebih besar, dibanding daerah lainnya.
BKKBN merencanakan sebagian besar anggaran 2013 yakni Rp 2,6 triliun akan diprioritaskan untuk menggarap KB galcitas. Namun, meskipun anggaran 2013 naik 10% dari tahun 2012, menurut Sugiri anggaran itu belum memadai untuk mengcover layanan KB di seluruh daerah.
Sebesar 50% dari angggaran BKKBN dikirimkan ke daerah untuk operasional , seperti kegiatan edukasi, penunjang, pemberdayaan ekononi, remaja dan lainnya termasuk gaji pegawai di daerah. Sisanya di pusat untuk pembelian alat KB, gaji pegawai yang jumlahnya sekitar 3.700-an orang dan kebutuhan lainnya. BKKBN membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,5-4 triliun untuk bisa meng-cover semuanya.
Diantaranya, masih membutuhkan sekitar Rp 500 milyar untuk menjangkau sekitar 100 lebih daerah galcitas dengan jumlah penduduk sekitar 20 jutaan.
Jumlah ini cukup untuk mencakup seluruh daerah dengan pelayanan regular tiga bulan sekali. Anggaran untuk galcitas tahun lalu Rp 20 milyar, dan tahun ini menurun ke Rp 13 milyar.
Anggaran tambahan juga diperlukan untuk merekrut petugas KB lapangan (PLKB). BKKBN sedang fokus mengembangkan PLKB kontrak, untuk mencegah penyusutan seperti yang terjadi sekarang ini. Sistem kontraknya masih dalam pembahasan, namun kemungkinan dikontrak selama 3-5 tahunan dengan gaji di bawah PNS.
Jumlah PLKB terus menyusut dalam sepuluh tahun terakhir, hingga sekarang jumlahnya hanya sekitar 21.000. Dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air sekitar 79.000, maka dibutuhkan lagi sekitar 18.000.
“Konsep PLKB sedang disusun, dan sekarang masih melakukan pemetaan kabupaten mana saja yang perlu mendapatkan penambahan. Sisa tenaga yang dibutuhkan semuanya dengan sistem kontrak selama 3-5 tahunan untuk mencegah terjadinya penyusutan karena mereka kebanyakan ditarik jadi pegawai,” kata Sugiri.
Sementara itu, Ketua Umum Pelkesi Dokter Daniel Budi Wibowo, mengatakan, hubungan kerjasama dengan BKKBN perlu dibangkitkan kembali, setelah beberapa tahun terakhir sempat renggang. Pelkesi fokus dalam pelayanan KB sejak tahun 1982, dan pernah memberikan kontribusi pemasangan alat kontrasepsi untuk wanita sebanyak 1000 perempuan.
Pelkesi yang selama ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, memiliki 60 kelompok kader kesehatan di masyarakat di mana sebagian besar ada di kawasan Indonesia timur, seperti NTT, NTB,Papua dan Maluku. “Sebagian besar kader juga berbasis dari gereja, yang bekerja untuk menginisiasi bagaimana masyarakat diberdayakan,” ucapnya.
Menurutnya, yang perlu dikembangkan segera dalam kerjasama dengan BKKBN adalah pelatihan dokter, perawat dan bidannya untuk pemasangan alat KB. Beberapa rumah sakit di bawah Pelkesi, antara lain RS UKI Jakarta, RS PGI Cikini Jakarta, RS Emmanuel Bandung, RS Baptis Kediri, RS Panti Waluyo Surakarta, RS Panti Rahayu Purwodadi dan RS Panti Wilasa Dr Cipto Semarang. (PGI)
