Uskup Leo Laba Ladjar, OFM |
"Bantuan Cordaid kepada gereja Katolik di Papua khususnya untuk Rumah Sakit “Dian Harapan Jayapura dan Sekretariat keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura."
JAYAPURA (PAPUA) - Terkait dengan berita The Jakarta Post, 8 Agustus 2010, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang CORDAID sebuah lembaga donor Belanda yang memberikan bantuan kepada sejumlah daerah yang terdapat di Indonesia termasuk Papua, alasannya Cordait dicurigai membantu kelompok separatis Papua dan menjalankan usaha komersial.
Sebagai Uskup Keuskupan Jayapura dan Ketua Forum Konsultasi Para pemimpin Agama [FKPPA] di Tanah Papua, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM menyampaikan tanggapan dan penjelasan guna meluruskan pemahaman yang keliru, untuk menghapus kecurigaan mengenai bantuan Cordaid untuk masyarakat Papua.
Menurutnya, Ada tiga pokok yang secara langsung melibatkan diri dalam kunjungan ke Mindanao Philipina yang bertujuan untuk menciptakan Tanah Papua Zona Damai.
Dimana, kata Uskup, Pertukaran program di Mindonao, Philipina yang menimbulkan kecurigaan pemerintah adalah program FKPPA yang didanai Cordaid yaitu kegiatan kunjungan FKPPA ke Mindanao pada 29 November 2008 sampai 4 Desember 2008.
Kunjungan pertama berlangsung dikota Zamboanga, Mindanao Selatan dengan rombongan sebanyak 9 orang terdiri atas tujuh pemimpin agama di Papua, Sekretarian FKPPA dan seorang pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Selaku Uskup Jayapura dan Ketua FKPPA, Leo Laba Ladjar ikut serta dalam rombongan itu.
Dijelaskan, Sasaran program FKPPA adalah membangun Papua tanah damai, karena dari tahun ke tahun berbagai usaha bersama dari semua pemimpin agama di Papua turut menciptakan damai di Papua ini.
Ternyata hal seperti itu terjadi di Minadao, Philipina dimana diketahui bahwa terdapat gerakan agama-agama dengan tujuan yang sama membangun perdamaian di daerah itu, gerakan itu sudah berusia lebih 25 tahun. Dan telah terbentuk “ Bishops Ulama Conference (BUC). BUC sudah berhasil menggerakkan kaum muda berbagai agama untuk membangun perdamaian.
Papua ingin melakukan hal yang sama, sehingga para pemimpin agama di Papua melakukan study banding di Mindanao yang telah berhasil menciptakan perdamaian sesame antara agama. Cordaid bersedia membantu para pemuka agama di Papua untuk belajar dari BUC guna membangun perdamaian di Tanah Papua. Untuk itulah diprogramkanlah kunjungan FKPPA ke Mindanao.
Selama berada di Zamboanga, Mindanao Selatan rombongan FKPPA bertemu dengan para pemuka agama umat Islam untuk melaksanakan kegiatan bersama dan bersama-sama dengan mahasiswa menggelar pawai keliling kota untuk semua agama dengan tetap mengusung tema sentral yaitu “ Membangun Perdamaian” .
Dari Zamboaga rombongan FKPPA mengunjungi Davao. Di sana bertemu dan berdialog dengan para ulama dan Uskup-Uskup setempat. Hadir dalam acara itu pejabat dari Konsulat RI di Davao. Semua aktifitas dilaporkan secara transparan kepada Konsulat RI, tidak ada yang dirahasikan.
Dengan demikian semua menjadi jelas bahwa apabila kegiatan pertukaran program Papua dan Mindanao ini akhirnya dicurigai oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk membangun kelompok-kelompok separatis di Tanah Papua maka kecurigaan itu ”tidak benar”. FKPPA ke Minadanao untuk melihat langsung dan belajar semanagat “Membangun Perdamaian” untuk nantinya dikembangkan di Papua menuju “ Papua Tanah Damai”.
“ Yang menjadi pertanyaan apakah kami yang tergabung dalam FKPPA ini adalah separatis ?. Sesuangguhnya tidak masuk akal sehat dan hati nurani yang bersih, bahawa semua uasaha baik untuk “ membangun Papua Tanah Damai” pada akhirnya dicurigai sebagai gerakan separatis?,” katanya.
Lebih jauh dijelaskan, Bantuan Cordaid kepada gereja Katolik di Papua khususnya untuk Rumah Sakit “Dian Harapan Jayapura dan Sekretariat keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura.
“Bantuan untuk Rumah Sakit Dian harapan digunakan untuk operasionalnya untuk melengkapai semua peralatan rumah sakit,” katanya.
Sedangkan untuk bantuan ke Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura merupakan perangkat kerja Keuskupan Jayapura bekerja untuk mendampingi masyarakat/umat beragama di Tanah Papua agar dapat hidup secara adil dan damai serta menghormati HAM sekaligus ikut bersama-sama umat beragama lainnya membangun buaya adil dan damai serta menghormati HAM.
“Kehadiran SKP sangat terasa manfaatnya terlebih di tengah permasaahan masyarakat Papua yang semakin kompleks yang sering mengedepankan “ Budaya kekerasan‘ dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari budaya damai. SKP mengembangkan suatu mekanisme dialog dan pemantau kondisi HAM yang semuaanya bermuara pada Membangun Papua Tanah Damai,” ujar Uskup Leo Laba Ladjar.
Sumber: http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4848:uskup-jayapura-bantah-bantu-separatis-&catid=1:berita-utama