JAKARTA - Pemimpin agama di Papua mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan setelah Komnas HAM mengeluarkan laporan tentang memburuknya situasi di provinsi tersebut.
Komnas HAM melaporkan bahwa kasus-kasus kekerasan di provinsi itu meningkat 70 persen, dan sebagian besar dilakukan oleh personel keamanan.
“Saya setuju dengan laporan tersebut. Saya terus mengamati kekerasan di Papua,” kata Pendeta Karel Philip Erari dari Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
Kasus-kasus yang dilaporkan hanya sebagian dari gunung es, kata pemimpin Protestan tersebut. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengerahkan kemauan politik dan mengambil pendekatan secara budaya dalam menangani kasus-kasus kekerasan di Papua.
“Ini bukan tentang operasi militer,” kata Pdt Erari seperti ditulis Ucanews.
Menurut Johanes, salah seorang awam Katolik, isu-isu di Papua harus diselesaikan melalui dialog antara orang Papua dengan pihak keamanan. “Sebab kalau tidak, kekerasan akan terjadi lagi,” katanya.
Sementara itu, deputi ketua Komnas HAM Papua, Mathius Murib, mengatakan kepada wartawan pada acara jumpa pers di Jakarta beberapa hari lalu bahwa tingkat kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2010 ini.
“Kebanyakan kekerasan diduga dilakukan militer dan polisi,” kata Mathius.
Sumber: CathnewsIndonesia
