JAKARTA — Tokoh lintas agama menilai saat ini kebijakan pemerintah mengenai ekonomi sudah melenceng dari konstitusi dan kehilangan roh proklamasi sehingga terjadi pertentangan mendalam antara neokapitalisme dan Pancasila."Kita kehilangan arah. Kita sibuk dengan diri sendiri. Pemerintah sibuk dengan Setgab dan koalisinya. DPR sibuk dengan kemewahan gedung barunya. Ini ciri masyarakat yang kehilangan roh proklamasi," kata Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Andreas A Yewangoe di kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (5/4/2011).
Menurut dia, semua kebijakan pemerintah saat ini tidak memerhatikan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, bahkan pemerintah sibuk memoles diri sendiri.
"Sekali lagi tokoh agama membunyikan lonceng. Kalau lonceng ini tidak didengar, akan berbahaya," ujarnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan, kebijakan ekonomi saat ini ternyata melenceng dari UUD 1945.
"Tokoh lintas agama tadi bertanya kepada beberapa ekonom apakah kebijakan ekonomi saat ini masih mengacu pada Pasal 33 UUD 1945? Ternyata melenceng semua sekarang," katanya.
Sementara itu, tokoh agama lainnya, Salahuddin Wahid, mengatakan, sebanyak 27 persen undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Kesejahteraan rakyat seperti yang tertuang dalam konstitusi makin jauh terwujud.
"Ada yang bilang ke saya, 27 persen UU bertentangan dengan UUD 1945," katanya.
Gus Solah, sapaan Salahuddin, juga mengatakan, tokoh lintas agama yang berada di luar sistem pemerintahan saat ini hanya menyuarakan masalah tanpa ada tendensi terhadap tujuan tertentu.
"Sudah tiga bulan (mengkritik pemerintah dan presiden) dan sampai saat ini belum tampak perubahan. Tampaknya perlu waktu lama. Inti dari masalah adalah kesejahteraan rakyat," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Situmorang mengatakan, hingga kini belum ada pemerataan kesejahteraan yang merata.
"Yang kami katakan ini didukung oleh data. Secara riil, masyarakat kita tidak makmur secara merata. Ini menjadi keprihatinan, ekonomi kita tidak untuk hajat hidup orang banyak," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, tokoh lintas agama juga mengungkapkan enam kebohongan baru yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain, pembangunan infrastruktur (jalan tol). Realisasi pembangunan jalan tol yang diprogramkan pemerintah sangat jauh dari harapan.
Kedua, terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus, pemerintah telah meluncurkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 dalam bentuk Perpres Nomor 5 Tahun 2010 yang menargetkan adanya kawasan ekonomi khusus, tetapi hingga kini belum terwujud.
Selain itu, program swasembada pangan dan masalah ketahanan pangan, pembohongan dalam pendidikan, sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan memperbanyak janji buat yang miskin merupakan kebohongan baru pemerintah.
Pertemuan tokoh lintas agama tersebut dihadiri beberapa tokoh agama dan badan pekerjanya, antara lain Syafii Maarif, Salahuddin Wahid, Pendeta Andreas Yewangoe, Mgr Situmorang, Romo Benny Susetyo, Dedy Julianto, Johan Effendi, Sri Palupi, dan Fajar Rizaul Haq.
Sumber: Kompas
