Mungkin generasi pertama Maluku di Belanda mau menuruti perintah tersebut dan dengan senang hati membayar biaya restorasi, tetapi sikap ini tidak bisa diterima generasi kedua dan ketiga Maluku di Belanda. "Mereka tidak mempercayai pimpinan gereja," demikian juru bicara yayasan Muhabbat, yang memperjuangkan emansipasi untuk keturunan Maluku di Belanda.
Narkoba
Saat ini dari 52 gereja Maluku di Belanda, 27 di antaranya dalam kondisi menyedihkan. Mayoritas gereja-gereja tersebut adalah milik Dewan Gereja Maluku atau Molukse Kerk Voogdij Raad (KVR). Dulu KVR punya simpanan dana besar, puluhan juta. Ketika orang-orang Maluku tiba di Belanda tahun 50-an, pemerintah meminjamkan tanah dan gedung untuk pembangunan gereja.
Akhir tahun 1980-an Den Haag menyerahkan pengawasan dan organisasi kepada masyarakat Maluku. Untuk itu pemerintah memberikan dana sebesar 80 juta gulden. Sebagian besar dana ini dikelola KVR untuk biaya pemeliharaan dan renovasi gereja. KVR ketika itu memutuskan untuk menginvestasikan uang mereka sebanyak 52 juta gulden lewat seorang investor Amerika tahun 1992.
Nyatanya Drugs and Enforcement Agency, badan anti-narkoba Amerika, menyita uang tersebut tahun 1998 karena dikira uang hasil penjualan narkoba. Setelah bersidang selama bertahun-tahun di Amerika, KVR berhasil mendapatkan uang kembali, tapi terpaksa menggunakan sebagian besar dana untuk membayar pengacara dan hutang-hutang yang tertimbun.
Transparan
Selama bertahun-tahun KVR menolak berbicara dengan umatnya, tapi bulan lalu untuk pertama kalinya mereka mengeluarkan pernyataan. Dalam suratnya KVR menyatakan bahwa memang tidak ada dana, tapi harus dilakukan sesuatu untuk menyelamatkan bangunan gereja. Caranya tiap umat diminta memberi sumbangan yang besarnya sudah ditetapkan kas KVR. Alasannya? KVR tetap ingin menjadi pemilik gereja-gereja tersebut.
Surat ini ditanggapi negatif. KVR dituntut untuk bersikap transparan. Bahkan ada yang menuntut agar KVR dibubarkan. Generasi kedua dan ketiga Maluku di Belanda menuntut, apabila mereka membantu renovasi gereja, itu harus lepas dari campur tangan KVR. Dengan kata lain, ada krisis kepercayaan.
Selain itu ada persoalan besar lain di dalam tubuh KVR. Dewan ini terdiri atas 5 orang utusan dari lima komunitas gereja Maluku di Belanda. Ada perebutan kekuasaan di antara para utusan. Itu mungkin persoalan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Sumber: RNW
