 |
| Uskup Leo di Konfrensi Perdamaian Papua (tabloidjubi.com) |
“Saya pernah ngomong dengan Pangdam, kenapa pos-pos itu tidak diganti namanya dengan kodam atau lainnya. Sehingga, setiap anggota tentara bisa membawa keluarganya. Ada anak dan istrinya tinggal bersama,” ujar Leo saat diwawancarai tabloidjubi.com di Aula Auditorium Uncen di Abepura, Selasa (05/07/2011).
Menurutnya, jika setiap anggota memboyong anak istrinya ke setiap tempat tugas, mereka kerap bakal membangun persahabatan dengan orang kampung atau masyarakat setempat. “Mau tidak mau, mereka harus membangun hubungan dengan masyarakat kampung,” tandasnya.
Tapi, lanjut dia, hingga kini perubahan itu tak terjadi. Setiap anggota yang ditempatkan di masing-masing pos yang ada masih berusia muda. Ironisnya lagi, mereka masih berusia sekolah. Misalnya, baru menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA.
Tentunya, kata dia, di usia ini, secara psikolog merasa bahwa masyarakat yang bermasalah adalah musuhnya. Mereka dengan gampang melakukan kekerasan terhadap rakyat. Tak hanya itu, mereka juga dengan mudah menembak hewan piaran warga dan menyalahkan pemiliknya jika bertindak. Parahnya lagi, kata dia, ketika meninggalkan tugas, banyak diantaranya meninggalkan pengalaman buruk. Diantaranya, menghamili perempuan muda dilokasi tempat dimana dia bertugas namun tak bertanggung jawab. Kasus-kasus ini masih terjadi sampai saat ini,” ungkapnya.
Labarajar menambahkan, sisi gereja menilai damai itu mencakup semua aspek. Aspek kongkritnya, pemerintah harus membangun kesejahteraan. Tetapi pemerintah juga harus dikritisi soal korupsi dan hal lainnya. “Tidak mungkin orang hidup dalam kedamaian kalau uang terus dikorup. Pembangunan tidak akan jalan,” cetusnya.
Sumber: Tabloid Jubi
