VATIKAN - Tahta Suci telah menyatakan ekskomunikasi secara otomatis (latae sententiae) atas Pastor Paul Lei Shiyin yang dithabiskan menjadi uskup Leshan pekan lalu tanpa mandate dari paus.Seorang imam dan pengamat Gereja di luar Cina yang tidak mau identititas mereka dipublikasikan mengatakan keputusan tersebut diambil demi kebaikan Gereja dan mengikuti peringataan yang terus dilakukan Tahta Suci dalam pernyataan pada 4 Juli.l
Ini adalah cara terbaik menangani tahbisan tidak sah, karena Tahta Suci berbuat apa yang seharusnya dilakukan, kata pengamat tadi. Ia berharap pesan yang tegas itu membuat calon uskup -yang mungkin juga ditahbiskan uskup tanpa persetujuan paus- untuk berpikir dua kali.
Gosip seputar rencana pentahbisan uskup ilegal pata 14 Juli di keuskupan Shantou, bagian selatan provinsi Guangdong, sudah beredar.
Setelah melalui proses investigasi dan peringatan tegas kepada Pastor Lei, juga untuk memberitahu pemerintah China, Tahta Suci dengan tegas mengatakan bahwa Pastor Lei telah melanggar Hukum Gereja, kata pengamat itu.
Pastor Lei, salah satu figure penting di komuntas Gereja ‘terbuka’ di Sichuan selamat bertahun-tahun, telah membantu Gereja setempat mengembalikan barang milik dan memperluas pengaruh sosial, kata pengamat. Karena itu beberapa imam dan umat paroki cenderung untuk berpikir mereka membutuhkan pemimpin seperti itu demi kebaikan Gereja dari perspektif sekular.
“Pada dasarnya, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya baik untuk Gereja dan terlalu melihat aspek spiritual dalam memilih seorang uskup, sebagai wakil Kristus. Apakah mereka berpikir tidak penting jika tahbisan itu memecahbelah kesatuan Gereja? Katanya.
Seorang ahli hukum kanon yang juga tidak mau disebutkan namanya sependapat bahwa penetapan ekskomunikasi itu perlu. Jika tahbisan ilegal dilanjutkan, Gereja Katolik di Cina “tidak saja akan memiliki karakteristik Cina tapi akan menjadi gereja negara yang dibentuk pemerintah.”
Jelaslah bagi semua orang ‘siap actor utama” karena para uskup dan konferensi waligereja tidak bebas untuk bertindak dalam hal-hal yang murni keagamaan, kata ahli hukum kanon itu.
Uskup dan imam Katolik berada dibawah tekanan besar, dan hanya sedikit yang berani melawan atau menantangnya.
Ia menambahkan kebijakan keagamaan seperti ini tidak bisa diterima lagi sehubungan dengan pidato kenegaraan Presiden Cina Hu Jintao tentang korupsi yang ada dalam regim Komunis dalam bidang politik dan bidang-bidang lainnya.
Kwun Ping-hung, seorang pengamat Gereja di Hong Kong, mengatakan dia yakin Cina dan Vatikan tahu dengan jelas bahwa mereka berpegang teguh pada prinsip mereka masing-masing dan tidak ada tempat untuk mundur setelah serangkaian kejadian termasuk tahbisan ilegal di Chengde pada bulang November tahun lalu, Kongres Nasional Perwakilan Katolik Cina pada bulan Desember tahun lalu, dan dokumen ekskomunikasi dari Vatikan pada bulan Juni ini.
Tahbisan di Leshan, dan hukuman dari Vatikan pada klerus terkait menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara psikologis “telah siap untuk menghadapi hubungan yang lebih buruk” kata Kwun, dan menambahkan bahwa situsia Gereja Cina akan menjadi lebih sulit. (Cathnews Indonesia/Ucanews)
