Penyesalan bukan hanya lantaran memuat nama tokoh gereja sebagai pendukung gerakan kemerdekaan di Papua, tapi juga tidak memberikan informasi yang tidak sesuai fakta.
Salah satu tokoh gereja yang terkenal vocal yang juga ikut disebut-sebut dalam dokumen itu, Pendeta Socratez Sofyan Yoman mengatakan, laporan tersebut hanya akan menghancurkan negara dan tidak pada tempatnya. “Mereka yang melaporkan itu kerja apa saja, itu pekerjaan rendah, itu terlalu hina buat saya,” katanya kemarin.
Ia mengatakan, laporan tersebut memberikan gambaran bahwa pekerjaan Kopassus hanya membuang-buang tenaga. “Mereka mau apa dari laporan itu?itu pekerjaan tidak masuk akal. Jangan ditulis dan hanya melaporkan, kami itu tidak salah,” katanya.
Dalam sebuah bagian laporan, nama Socratez Sofyan Yoman yang sebelumnya pernah di incar dan dicantumkan sebagai tokoh yang ‘berseberangan’ Ia mengatakan, cara seperti itu tidak lagi tepat untuk saat ini. “Itu cara-cara lama, sudah ketinggalan zaman,” ujarnya.
Baginya, gereja hanya bertugas melayani. Sebagai penyambung lidah rakyat dan menggembalakan domba yang hilang. “Jadi kalau kami dimasukkan sebagai orang pertama dan dianggap berbahaya, itu salah.
Sebagai penyambung lidah umat, gereja berhak berbicara apa yang diinginkan umat. Saya kira itu semua pekerjaan BIN, BAIS yang sengaja ingin menghentikan pekerjaan gereja,” tegasnya.
Ia memandang, tidak seharusnya TNI melarang atau menghambat pekerjaan gereja. “Semua gereja akan berbicara untuk masalah ini, kami hanya mengembalakan domba-domba Allah, Kami diutus oleh Tuhan untuk menjaga domba Allah, jadi jangan membuat kami seperti tertuduh,” pungkas Yoman.
Menurutnya, mereka yang menulis laporan atau yang menyebarkannya harus ditangkap. “Karena mereka itulah yang menghancurkan negara, masalah Papua itu masalah internasional, sudah diketahui luas, jadi buat apa ada gerakan memata matai tokoh gereja,” tambahnya.
Pastor John Djonga, penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award 2009 menyatakan 19 dokumen kopassus yang dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia itu, perlu ditinjau lagi kebenarannya. Dokumen antara tahun 2006-2009 itu bisa jadi hanya merupakan upaya sengaja yang dibocorkan pihak tertentu dengan tujuan membuat suasana di Papua bergejolak.
“Apakah ini sengaja dibocorkan atau tidak, ya perlu dilihat lagi. Laporan berisi gerakan di Papua serta persenjataannya itu saya kira patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dokumen yang memuat data-data tokoh Papua secara terperinci tersebut dapat mengakibatkan dua hal.
Pertama, gerakan di Papua akan makin menguat, menciptakan simpatik yang berlebihan dan kedua, bisa saja membuat perlawanan melemah. “Itu dampaknya, saya kira bisa saja makin kuat, beberapa contoh telah membuktikan bagaimana gerakan di Papua belum bisa diredam dengan banyak kasus,” ujarnya.
Ia menyesalkan laporan itu menuding pula tokoh gereja di Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu sebagai pendukung pergerakan kemerdekaan di Papua.
“Tokoh gereja bekerja melayani berdasarkan hati, bukan dengan maksud tertentu, saya pertanyakan, apakah bila gereja melayani mereka mereka yang digaris keras itu salah?, saya kira akan melanggar misi pelayanan jika gereja atau seorang pendeta malah menolak melayani orang yang membutuhkan Tuhan,” ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut sama dengan profesi seorang dokter. “Jika dokter mengobati orang sakit dan kebetulan dia adalah anggota sipil bersenjata, apakah dilarang? Apakah harus meninggalkan orang tersebut mati?” tanyanya.
Begitu pula dengan wartawan. “Nah jadi apa yang tertuang dalam laporan tersebut bahwa beberapa tokoh ataupun wartawan yang menulis dianggap sebagai pendukung gerakan kemerdekaan, mungkin menurut saya tidak tepat,” paparnya.
Dokumen Kopassus yang bocor tersebut berjudul “Anatomi Separatisme Papua”. Nama sederet wartawan, politisi, akademisi, serta para pemimpin agama dari berbagai negara, dimasukan sebagai pendukung atau sekurangnya yang diincar. “Bagi saya dokumen itu memberikan sesuatu yang perlu dikaji kembali, dengan klarifikasi lagi, tentu akan jauh lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyanggah soal dokumen TNI yang bocor di Australia.
“Kami tidak pernah membuat dokumen semacam itu, apalagi dalam Bahasa Inggris. Kami tidak pernah membuat dokumen dalam Bahasa Inggris,” katanya kepada Tempointeraktif.
Iskandar justru balik bertanya, kenapa dokumen yang berasal dari tahun 2006 itu dimunculkan saat ini.
Dokumen yang disebut sebagai milik Kopassus TNI AD itu memuat data tentang kekuatan Organisasi Papua Merdeka yang memiliki 1.129 gerilyawan dan 131 pucuk senjata.
Meski tidak menyangkal maupun membenarkan isi data itu, Iskandar mengatakan perlu dilakukan pengujian terhadap kebenaran data yang disampaikan itu. Pihak TNI sendiri menurut dia belum menerima data-data yang disebutkan. “Kami baru memiliki slide-nya yang diterbitkan koran,” katanya.(binpa/tempointeraktif)
