"Kami imbau kepada seluruh umat beragama di Tanah Papua untuk selalu menjaga kerukunan hidup antarumat beragama yang telah terjalin selama ini dengan baik," kata Ketua Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) Tanah Papua Pendeta Herman Saud, di Jayapura, Selasa (13/09/2011).
Herman mengatakan, kerukunan antarumat beragama yang telah terjalin dan terjaga selama ini harus terus dijaga dan dipertahankan sehingga jangan sampai ternodai dengan berbagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. "Jangan sampai isu keagamaan terbawa ke dalam poltik atau sebaliknya, ini berbahaya."
Herman yang juga mantan Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua itu juga mengatakan, seluruh pemimpin agama di Tanah Papua telah sepakat untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi terkait kondisi kekinian di daerah itu.Seluruh umat beragama di daerah tersebut diharapkan selalu mengedepankan sikap toleransi.
"Kami para pemimpin umat agama yang ada di sini telah sepakat untuk selalu berkoordinasi dan konsultasi terkait kondisi kekinian di Tanah Papua," ujar Herman.
Herman menyebut contoh sejumlah permasalahan yang sempat terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air seperti Palu, Poso, Sambas, dan terakhir Ambon yang saat ini memanas karena adanya selisih paham.
"Saya pikir persoalan yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air harus menjadi pelajaran berharga karena kita semua bisa mengambil hikmahnya,” kata Herman.
Menurut Herman, tidak sepantasnya dan tidak seharusnya setiap permasalahan dan persoalan yang tengah terjadi diselesaikan dengan kekerasan. Di sinilah peran para pemimpin agama untuk cepat bertindak.
Herman yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua itu meminta kepada aparat keamanan untuk segera mengantisipasi kasus di Ambon sehingga permasalahan tersebut tidak terbawa hingga Tanah Papua.
"Jangan sampai masalah di Ambon terbawa ke Papua. Saya tidak percaya konflik di Ambon karena isu agama, tetapi itu mungkin kepentingan politik tertentu," kata Saud yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua Jilid II.(Politik Indonesia)
