"Kami bertemu untuk bersilaturahmi, namun ada agenda penting yang dibicarakan, salah satunya rencana kami untuk memberikan surat terbuka untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Ketua Umum dari Majelis Pekerja Harian (MPH) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Andreas Yewangoe, di Jakarta, Rabu (07/09/2011).
Pdt Andreas mengatakan, surat tersebut akan disampaikan secara terbuka bertepatan dengan masa dua tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa jabatan 2009-2014.
"Kami mempertanyakan apakah presiden masih berkomitmen pada janjinya dahulu, bahwa dia akan berada di barisan terdepan untuk memberantas korupsi di Indonesia," kata Andreas yang juga menambahkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia sudah tidak ada ujung pangkalnya.
Pdt Andreas menegaskan, sikap kritis para tokoh lintas agama ini merupakan hal penting yang harus disampaikan kepada pemerintah khususnya presiden.
Pertemuan singkat yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr.D.Situmorang, Romo Franz Magnis Suseno, Salahuddin Wahid, Romo Herman S. Endro, Prof. Azyumardi Azra, Romo A Benny Susetyo, ini juga menyesalkan atas kinerja pemerintah dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Sholah juga menyayangkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. "Kita bisa melihat dari beberapa contoh kasus seperti kasus Nazaruddin, Antasari, dan Gereja GKI Yasmin Bogor yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Padahal pemerintah punya otoritas untuk menegakkan hukum, tetapi tidak dijalankan," kata tokoh Nadhatul Ulama ini.
Gus Sholah menambahkan, kepercayaan terhadap pemerintah saat ini sudah berkurang, berbeda dengan beberapa waktu lalu yang benar-benar berharap banyak akan kinerja pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. (Antara)
