Usulan tersebut dibuat dalam sebuah dokumen 41 halaman yang diterbitkan oleh Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, yang berjudul: “Menuju Reformasi Sistem Keuangan dan Moneter Internasional dalam Konteks Otoritas Publik Global.”
Dokumen itu mendesak para otoritas untuk meninggalkan kepentingan pribadi yang nasionalistis “anakronistik dan surreal” serta membantu menyusun ‘peraturan hukum’ global pada tingkat supranasional, yang didukung dengan kerja sama yang lebih intens dan produktif.”
Sebuah otoritas global harus memiliki “yurisdiksi universal” dan lahir dari reformasi PBB dan agen-agennya. “Buah dari reformasi tersebut, kata dokumen itu, seharusnya berkemampuan lebih besar untuk mengadopsi kebijakan dan pilihan yang bersifat mengikat karena hal itu bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama di tingkat lokal, regional dan dunia.”
Pembentukan otoritas ini harus dilakukan secara bertahap dan dengan kesepakatan bersama, serta harus dimulai “hanya ketika aktor individu, sosial atau keuangan dengan kapasitas yang tidak mencukupi, atau tidak bisa mengelola sendiri untuk melakukan apa yang dituntut dari mereka”.
Keputusannya harus dilakukan demi kepentingan semua, tidak hanya untuk keuntungan beberapa kelompok, apakah mereka dibentuk melalui lobi-lobi pribadi atau pemerintah nasional “.
Menurut Vatikan, pemerintah global, melal ngan
