Puluhan ribu orang yang menghadiri 10 Misa khusus yang dirayakan oleh para Redemptoris akhir pekan lalu di Paroki Thai Ha di ibukota negara itu.
Masing-masing Misa dihadiri oleh sekitar 3.000 hingga 5.000 umat. Pada setiap kali Misa, para pastor bercerita kepada umat paroki tentang serangan itu dan menghimbau agar mereka tetap tenang.
Pada 3 November 2011, sekitar 100 orang, yang didampingi oleh aparat keamanan dan para anggota pers, menyerang biara. Mereka merusak pintu gerbang dan melakukan pelecehan secara verbal dan fisik terhadap sejumlah imam Redemptoris dan orang awam.
Mereka melarikan diri setelah lonceng gereja berbunyi yang mengundang banyak orang bergegas datang ke tempat kejadian.
“Kami sangat mengecam kekerasan itu, dan serangan yang terorganisir,” demikian Pastor Joseph Nguyen Van Phuong CSsR, kepada umat.
Pastor paroki mendesak mereka untuk “mengampuni para pelaku dan menghindari pembalasan.”
Ia mengatakan motif di balik serangan itu mungkin berasal dari perselisihan yang berkelanjutan dengan pemerintah atas penyitaan properti Gereja.
“Kami bertekad untuk memperjuangkan properti Gereja dengan cara damai dan mendesak pemerintah menghukum para perusuh,” tambahnya.
Media yang dikelola pemerintah setempat melaporkan para penyerang adalah warga lokal yang marah dengan penentangan umat paroki atas sebuah proyek pengolahan limbah yang dikelola pemerintah dekat dengan rumah sakit Da Dong.
Sumber-sumber Gereja mengatakan 40 Redemptoris dan para umat paroki turun ke jalan dalam aksi protes pada 27 Oktober untuk menentang dan menuntut penembalian sejumlah biara untuk gedung rumah sakit yang digunakan sejak tahun 1931.
Pemerintah “meminjam” dan menggunakan gedung itu sejak tahun 1959.
Sumber yang sama mengatakan pemerintah berencana untuk menghancurkan bangunan untuk membangun gedung baru.
Kemarin ratusan umat Katolik setempat pawai ke markas Komite Rakyat di Quang Trung menuntut pihak yang berwenang menghormati milik pribadi termasuk milik Gereja.
Mereka mengatakan fasilitas gereja berusia 97 tahun di Hanoi berada di tangan pemerintah. (Ucanews/Cathnews Indonesia)
