Kepala Menteri Oomen Chandy mengatakan ia bertemu perdana menteri kemarin di New Delhi untuk membahas masalah tersebut.
Namun, Uskup Agung Mayor dan kepala Gereja Siro-Malabar George Alancherry dua hari lalu mengatakan: “Kami tidak bisa diam. Kami (umat Katolik) harus bertanggungjawab untuk memaksa pemerintah federal dan pemerintah negara bagian itu untuk menyelesaikan masalah tersebut.”
Sekitar 3,5 juta orang diduga akan menghadapi resiko akibat bendungan baru itu.
Dewan Uskup Katolik Kerala (KCBC) mengadakan “Hari Mullaperiyar’ untuk mengungkapkan rasa solidaritas dengan masyarakat menolak pembangunan bendungan baru itu untuk menggantikan sebuah bendungan lama yang dibangun di sungai Periyar tahun 1895 berusia sekitar 50 tahun untuk mengalirkan air menuju timur Tamil Nadu.
Sebuah konflik hukum diantara dua negara bagian itu menunda pembangunan bendungan baru itu.
Sementara itu dua penasehat perdana menteri Bangladesh berada di New Delhi untuk pembicaraan hari ini untuk menyuarakan keprihatinan dari negara mereka kepada menteri India tentang proyek bendungan sungai yang diusulkan itu di negara bagian Manipur bagian timur laut India yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
India ingin membangun bendungan kontroversial itu di Tipaimukh, Manipur, tahun 2003 untuk pembangkit tenaga listrik, tapi dihentikan oleh oposisi nasional dan internasional.
Terlepas dari keprihatinan Bangladesh dan janji-janji sebelumnya yang dibuat oleh pemerintah India, kesepakatan bersama para investor telah ditandatangani diantara pemerintah negara bagian itu dan dua perusahaan listrik milik pemerintah pada bulan Oktober untuk membangun bendungan pembangkit tenaga listrik. (Ucanews)
