Juru Bicara GBIS Sooko Mojokerto, Cahya Basuki mengatakan jemaat lebih memilih ditempatkan atau dikembalikan ke tempat ibadah semula di kantor pembinaan rohani dan gereja. Sebab mereka telah mengetahui tindak-tanduk para intoleran yang akan mencari berjuta alasan untuk mengusir jemaat dari desa itu.
Mereka juga mengancam, jika Pemda Mojokerto tak segera memberi mereka ruang untuk ibadah GBIS Sooko, maka jemaat akan mengadukan pemda ke komnas HAM.
“Kami akan naikkan ke Komnas Ham, kalau Pemda Mojokerto tak segera memfasilitasi kami. Dengan kata lain dicarikan tempat lain atau mengembalikan kantor pembinaan rohani sebagai tempat ibadah kami. Dan ini harus dikawal ” ujar Basuki kepada KBR68H, sebab menurut Basuki, kalau pemda dan para intoleran tak dikawal, mereka akan berpura-pura lupa sebab telah 'berhasil' menutup gereja.
Sebelumnya, puluhan jemaat GBIS Sooko Mojokerto terpaksa menggelar ibadah perayakan Natal, Minggu (25/12/2011) di rumah pribadi pendeta, setelah gedung gereja mereka disegel.
Walau jemaat sudah mengalah untuk merayakan natal di Balai desa setempat seperti rekomendasi pemda, balai desa itu ternyata tak bisa mereka gunakan karena terhambat birokrasi.
"Di tempat pembinaan rohani dinyatakan ditutup dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan ibadah. Dan keputusan tanggal 22 Desember lalu, yang berlangsung di Polres , di mana kami dijembatani wakapolres dan perangkat desa, kami mendapat tempat di balai desa. Tetapi pada kenyataanya tidak bisa mendapat tempat itu karena birokrasi yang cukup rumit. " ujarnya Basuki.
Sebelumnya para jemaat GBIS Sooko Mojokerto diintimidasi aparat kampung setempat agar tidak merayakan natal di gereja mereka. Ketua RT dan RW setempat mengancam akan mengerahkan massa jika jemaat bersikeras.
Mengikuti keinginan para intoleran, jemaat menghadiri pertemuan antara kepolisian, aparat desa dan pemda setempat, diputuskan gereja dan tempat pembinaan rohani GBIS disegel. Sedang ibadahnya akan dilaksanakan di balai desa. Sayangnya tawaran ini hanyalah omong kosong belaka dari tipuan yang selalu dilakukan para intoleran.
Merespon aksi intoleran ini, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) sangat menyesalkan terulangnya intimidasi dan ancaman beribadah bagi jemaat gereja.
"Ini masih negara Indonesia atau negara apa? Kalau masih negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945 mestinya ini tidak boleh terjadi kan dan ini berulang-ulang" ujar ketua PGI Pdt AA Yewangoe beberapa waktu lalu.
Ia meminta pemerintah agar jangan melupakan amanat undang-undang dasar negara yang menjamin kemerdekaan beribadah.
"Apa kita masih setia kepada negara Indonesia atau tidak, jadi ini bukan persoalan kristen sekarang, ini persoalan bangsa. Masihkan bangsa ini komitmen mula-mula untuk mendirikan negara ini atau tidak, itu masalahnya" tandasnya.(Kbr68h/TimPPGI)
