Menurut Suryadharma, GKI Yasmin bukan urusan agama, tapi urusan hukum. Selain itu, petinggi Partai Persatuan Pembangunan mengaku jika ikut campuri masalah tersebut, dirinya akan ditertawakan Walikota Bogor (Diani Budiarto). Pernyataan Suryadharma itu mendapat respon dari sejumlah kalangan.
Salah satunya dari Romo Benny Susetyo. Menurut tokoh agama Katolik ini, Suryadharma tidak punya kehendak dan itikad baik untuk menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Karena, sebenarnya jika Suryadharma ada kehendak baik, pasti masalah ini bisa diselesaikan.
"Sekarang dia malah lempar tanggung jawab karena tidak ada kepatuhan hukum," kata Romo Benny tadi malam.
Jika hukum dipatuhi, lanjutnya, persoalan GKI Yasmin akan selesai dengan sendiri. Masalah dasarnya karena tidak ada keadaban hukum yang ditunjukkan oleh pihak Kementerian Agama. "Sebagai pejabat publik, dia (Suryadharma) harus ikut cari solusi untuk mengaktualisaikan nilai-nilai keagamaan dan menghayati empat pilar," tegas Romo Benny.
Nada serupa dilontarkan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia di Medan, Avian Tumengkol. Menurutnya, pernyataan Suryadharma secara jelas membuktikan bahwa pemerintah tidak mempedulikan kelompok minoritas di Indonesia. Avian menyayangkan sikap Suryadharma yang menurutnya, tidak etis dilakukan oleh seorang menteri agama.
"Masalah GKI Yasmin itu berkaitan dengan keyakinan dan agama. Sangat jelas bahwa urusannya memang urusan agama, meski ada faktor hukum yang terkait dalam masalah GKI Yasmin. Dari mana logikanya urusan GKI Yasmin bukan urusan agama?" kata Avian mempertanyakan Suryadharma.
Menurut Avian, Suryadharma secara terbuka diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, dalam hal ini umat Kristen. Apapun persoalannya, GKI Yasmin itu urusannya dengan agama. Sudah semestinya menteri agama turun tangan dan ikut campur untuk mengatasi persoalaan yang ada.
"Bukan malah menuduh GKI Yasmin memperkeruh suasana. Terlepas dari urusan hukum, tapi faktanya adalah para jemaat GKI Yasmin di Bogor tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan bebas dan tenang. Ini soal hak beribadah, jelas-jelas urusan agama, urusan menteri agama. Ini perampasan hak beribadah," Avian menegaskan.
Menteri Agama Suryadharma Ali, sebelumnya, mengaku tak mau mencampuri masalah GKI Yasmin karena masalah ini bukan masalah agama, melainkan masalah hukum. "Ini bukan masalah Kementerian Agama (Kemenag). Kalau saya intervensi, nanti saya diketawain sama Walikota Bogor (Diani Budiarto)," kata Suryadharma.
"Masalah Yasmin adalah masalah hukum. Konflik hukum harus diselesaikan dengan hukum. (GKI Yasmin) jangan perkeruh suasana dengan mengadu ke mana-mana," kata Suryadharma. (Waspada)
