“Saya pikir ruang untuk penyelesaian melalui jalur non hukum bisa ada jika GKI Yasmin setuju. Tapi GKI Yasmin memandang masalah ini adalah masalah hukum dan saya juga memandangnya demikian, maka ini adalah masalah hukum dan keputusan Mahkamah Agung sebagai keputusan hukum yang tertinggi harus ditaati.”
Beberapa hari lalu, jemaat GKI Yasmin menemui anggota Wantimpres Albert Hasibuan untuk melaporkan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat.
Sebelumnya Mahkamah Agung telah menolak gugatan Walikota Bogor dan menyatakan izin mendirikan bangunan GKI Yasmin sah. Namun, Walikota Diani Budiarto menolak menjalankan keputusan MA tersebut. Dia beralasan, warga sekitar keberatan dengan kehadiran GKI Yasmin. Hingga kini Pemkor Bogor masih menyegel GKI Yasmin. (KBR68H)
