JAKARTA - Setelah janjinya pada Desember 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali lagi berjanji dan bertekad akan segera menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Jawa Barat."Pemerintah ingin jemaat GKI Yasmin bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai di Bogor, kami akan terus memastikan ini semua," janji Presiden SBY di hadapan 128 perwakilan duta besar dari negara asing dan perwakilan organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri, Rabu (15/02/2012).
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan," tambahnya.
Presiden SBY sendiri telah meminta Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, para tokoh masyarakat serta masyarakat setempat untuk menemukan solutif menyelesainkan persoalan rumah ibadah itu. Sedangkan, pemerintah pusat akan menjadi mediator.
"Saya sudah mendorong Wali Kota (Bogor), Gubernur (Jawa Barat), masyarakat lokal untuk menemukan solusi dengan bantuan pemerintah pusat," kata Presiden SBY.
Sekarang ini, lanjut Presiden SBY, terpenting untuk jemaat GKI Yasmin adalah menjalankan ibadah dengan tenang dan damai di Bogor. Pemerintah pusat akan memberikan jaminan terhadap para jemaat gereja untuk melaksanakan ibadahnya.
"Kami akan terus memastikan ini semua karena sekali lagi setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjalankan, memeluk agamanya. Siapapun, apa yang Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, yang menurut saya mendapatkan perlindungan dari konstitusi kami," ujarnya.
SBY juga menjelaskan kasus GKI Yasmin berawal dari masalah perizinan dan hubungan masyarakat lokal sejak tahun 2002. Pemerintah pun mengaku terus mengelola kasus ini baik melalui pendekatan hukum dan non hukum.
"Pengalaman kami dari masalah Ambon, Poso, lain-lain pendekatan hukum semata tidak efektif mengatasi benturan," ungkapnya.
Sejauh ini upaya penyelesaian kasus ini terus diupayakan melalui berbagai cara. Dengan harapan dalam jangka waktu tidak alam kasus ini dapat cepat selesai. "Saya sudah mendorong walikota, gubernur, masyarakat lokal untuk temukan masalah dengan bantuan pemerintah pusat," klaimnya. (Kontan/SuaraKarya/TimPPGI)
