Romo Franz Magnis Suseno, Dosen Filsafat dan tokoh lintas agama,dalam diskusi itu mengatakan, kepemimpinan Indonesia harus diarahkan untuk memberikan komitmen dari birokasi Indonesia. Kita memerlukan pemimpin yang meng-gol-kan demokrasi Indonesia.
“Jangan muncul orang kuat yang memimpin sediri menggunakan militer. Demokrasi Indonesia juga masih ada kelemahan, lebih baik dari pada pemeritahan otoriter,” tegas Romo Magnis di Megawati Institute Jalan Prokamasi Jakarta Pusat No.53, Selasa(28/02/2012).
Diskusi yang dihadiri Akbar Tandjung (Dewan Pertimbangan Partai Golkar), Franz Magnis Suseno (KWI), Masdar F. Masudi (Pemikir Islam NU) itu Magnis menegaskan bahwa Demokrasi itu satu paket dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Lewat amendemen mempunyai hubungan kuat. Mutu kepemimpinan dalam menangani empat tantangan bangsa Indonesia dan memberantas berbagai tindakan korupsi yang mulai berjemaah. Kurang baiknya hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah juga perekonomian yang kian merosot antara si kaya dan miskin. Indonesia yang majemuk masih kurang dalam ancaman intoleranisme bagi persatuan dan kesatuan agama.
“Hubungan pusat dan daerah, perekonomian rakyat belum sejaterah, ancaman dari fanatisme agama yang mengacam persatuan agama, dan memberatas korupsi sudah membusukan bagi ketahanan bangsa,” ujar Magnis.
Lebih lanjut Akbar Tandjung menjelaskan kepemimpinan baik nasional maupun politik harus berpihak kepada rakyat dan mensejaterakan rakyat.
“Kepemimpinan politik jangan hanya menguatkan kekuasaan saja melaikan harus turut mensejaterakan dan mencerdaskan bangsa,” Harap Akbar Tandjung. (Reformata)
