Padahal, seharusnya pluralisme atau keberagaman itu dibiarkan tumbuh dan berkembang oleh masyarakat. “Pemerintah sudah merekayasa pluralisme itu dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu rekayasa untuk melindungi mayoritas. Pasti yang menang selalu mayoritas,” katanya dalam diskusi pada rangkaian Konferensi Transformasi Indonesia di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Aruna, Bandung, Jawa Barat, Selasa (08/05/2012).
Mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini mengusulkan agar lembaga tersebut dibubarkan saja. “Apa fungsinya Forum Kerukunan Umat Beragama? Gereja Yasmin, gereja yang di Bekasi itu tidak bisa berdiri padahal sudah mengajukan izin pendirian sejak 25 tahun lalu. (Forum Kerukunan Umat Beragama) tidak akan pernah menyetujuinya. Mereka tidak membereskan masalah,” ujarnya.
Dia juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang lebih toleran terhadap pendirian tempat hiburan malam dibandingkan pembangunan tempat ibadah.
Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, cendekiawan Katolik, Franz Magnis Suseno dan politikus senior PDI Perjuangan Sabam Sirait. Franz Magnis Suseno menyoroti berbagai konflik berlatar belakang agama yang terjadi di Indonesia akibat negara lemah dalam menegakkan hukum.
“Negara tidak berani sehingga masyarakat jadi bingung,” katanya.
Padahal, ungkap romo asal Jerman itu, kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing pribadi adalah jaminan bagi terciptanya sebuah masyarakat yang damai dan sejahtera.
“Kita negara hukum. Bahwa keputusan instansi terakhir hukum tidak ditaati, itu tidak bisa diterima sama sekali. Pemerintah dan masyarakat lain harus sampai pada situasi di mana setiap warga dari aliran apa pun boleh beribadah sesuai keyakinannya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Dawam menilai berbagai konflik berlatar belakang agama tidak bisa sepenuhnya dipandang hanya terkait isu agama. Menurut dia, sudah ada banyak kepentingan yang mengikutinya.
“Makanya, pluralisme atau keberagaman itu sebaiknya diusahakan oleh masyarakat sendiri. Dialog antarkepercayaan harus berjalan yang dilakukan antarmasyarakat sipil. Jangan berharap dari pemerintah,” ujarnya.
Secara terpisah, Sabam Sirait menyoroti pluralisme sebagai dasar terbentuknya Negara Indonesia yang harus tetap dijaga dan diakui oleh semua pihak. “Sejak awal berdiri, Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara ideologi,” katanya. (SuaraPembaruan)
