CIMAHI (JABAR) - Dalam proses Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cimahi beberapa waktu lalu, Pimpinan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Cimahi menilai adanya pelangaran etika oleh pimpinan gereja di Kota Militer itu. Badan Kerja Sama Gereja (BKSG) Kota Cimahi dituding melakukan gerakan-gerakan politisasi terhadap pimpinan gereja.“BKSG membuat pimpinan gereja di Kota Cimahi ini melanggar etika,” kata Freddy, Ketua GAMKI Kota Cimahi saat ditemui di Cimahi, Kamis (26/09/2012).
Freddy yang didampingi pengurus GAMKI Cimahi dan GAMKI Jabar mengatakan, bahwa pimpinan umat harus netral dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. Mengapa BKSG tega merusak tatanan nilai-nilai keumatan dan keagamaan? “Kami sangat mendukung pembubaran organisasi ini, apalagi kami menduga BKSG juga tidak transparan dalam penggunaan dana,” jelas Freddy, yang juga anggota Dewan Penasihat DPC PDIP Kota Cimahi tersebut.
“Mereka melakukan pertemuan beberapa hari menjelang pencoblosan di salah satu hotel di Kota Bandung,” tandasnya.
Freddy mengatakan, BKSG harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk kegiatan pertemuan tersebut. Perlu dipertanyakan, apakah sumber dana kegiatan tersebut murni dari salah satu pasangan calon walikota atau dari APBD Kota Cimahi? “BKSG harus menjelaskan hal tersebut ke umat kristiani di Kota Cimahi,” paparnya.
Ketika ditanyakan apakah ada keterkaitan desakan GAMKI Cimahi dengan gugatan SAE, Freddy menjawab bahwa GAMKI hanya ingin memberikan pembelajaran politik dan mengawal agar pimpinan umat tidak melenceng ke dalam politik praktis. “NU aja bisa netral, seharusnya pimpinan umat kristiani juga kudu bisa atuh,” tembahnya. (LensaIndonesia)
