MANADO (SULUT) - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang mengatakan, gereja tidak boleh berpolitik apalagi berpolitik praktis."Dewasa ini gereja sering dijadikan arena politik. Dan pada prinsipnya gereja tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik," kata Sarundajang, di Manado, Senin.
Namun menurut dia, warga gereja sebagai bagian utuh dari warga negera Indonesia memiliki pilihan untuk berpolitik. "Tapi perlu diperjelas yakni politik yang santun, bukan politik praktis yang saat ini marak dipraktekkan para politikus untuk mencapai tujuan," kata dia.
Gubernur mengatakan, sebagai warga gereja perlu melibatkan diri dalam politik, karena politik itu adalah sesuatu yang baik. Sebab menurut dia, teori klasik Aristoteles mengatakan, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Dia mencontohkan peran politik santun yang diwujudkan dalam dalam arti gerakan sosial dan moral yang memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia, serta perlindungan kaum minoritas. "Untuk hal baik seperti ini warga gereja harus merasa terpanggil untuk mendukungnya. Tetapi kalau politik dalam arti gerakan untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, itulah yang harus dihindari," kata dia.
Gubernur mengatakan, saat ini gereja harus dibersihkan dari praktek politik praktis, dan bila ada tokoh-tokoh gereja yang ingin berpolitik praktis, baiknya menanggalkan baju keagamaannya serta tidak memakai simbol-simbol gereja untuk mencapai tujuan politik praktisnya. Dia mengatakan, fakta saat ini ada yang mempolitisasi agama melalui kampanye saat berkhotbah, bahkan ada kumpulan pendeta yang dengan menunjukan dukungan politiknya terhadap salah satu kandidat.
"Mereka secara sengaja mengawinkan ajaran agama dengan politik praktis. Hal seperti inilah yang harus dibersihkan. Warga gereja tidak dilarang untuk berpolitik, karena pada dasarnya politik merupakan bahasa untuk pencapaian kesejahteraan rakyat," kata dia. (Antara/Waspada)
