PURBALINGGA (JATENG) - Pakar planologi Prof Ir Eko Budihardjo MSc menyatakan daya tarik penghargaan Adipura yang diraih sejumlah kabupaten/kota di Indonesia saat ini mengalami kemerosotan."Bahkan, Adipura sekarang ini terasa hambar dan pudar, tidak seperti zaman dulu, Adipura seolah menjadi kebanggaan," katanya dalam seminar lingkungan hidup bertema Purbalinggaku, Adipuraku: Menuju Adipura yang Substantif, di kantor Pemkab Purbalingga, Jateng, Senin (13/12/2010).
Seminar diselenggarakan Forum Purbalingga Bersih bekerjasama dengan Pengurus Daerah Muhammadiyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Jawa, Gereja Katolik dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Purbalingga.
Banyak kemungkinan penyebab hambarnya perolehan Adipura, antara lain kadar selektivitas yang menurun.
Terlalu banyak kota yang memperoleh penghargaan dan adanya indikasi gratifikasi dalam memperoleh Adipura seperti yang dilakukan Kota Bekasi.
"Faktor lainnya yang menyebabkan merosotnya daya tarik Adipura karena independensi tim penilai yang diragukan serta tumpang tindihnya dengan penghargaan lain seperti Wahana tata Nugara dan Kota Sehat," kata Ketua Forum Keluarga Kalpataru Lestari (FOKKAL).
Saat ini, harapan memperoleh Adipura hanya sebagai tujuan, bukan wahana untuk menciptakan kota yang bersih dan hijau.
Menurut dia, hal itu justru semakin membuat daya tarik Adipura merosot.
"Ini juga ditambah dengan kurangnya keterlibatan para pemangku kepentingan seperti LSM, perguruan tinggi, pers, swasta, dan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, sudah saatnya Adipura dipandang untuk menciptakan kota hijau berkelanjutan (sustainable green city), bukan lagi untuk sekedar menciptakan kota berwawasan lingkungan (eco-city).
Dalam mewujudkan kota berkelanjutan, pemerintah kabupaten/kota harus memiliki visi, misi, dan strategi jangka panjang secara partisipatif, serta integrasi antara pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat dan keragaman budaya.
"Tak hanya itu. Kerjasama, kemitraan, dan komunikasi antarpemangku kepentingan, antarsektor, serta antardaerah juga perlu dilakukan," katanya.
Sumber: Kompas
