PIRU (MALUKU) - Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Puttileihalat, Minggu (16/1) membuka persidangan ke-40 Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Kairatu yang dipusatkan di Gereja Zeboat, Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat.Puttileihalat dalam sambutannya mengatakan, persidangan GPM Klasis Kairatu harus senantiasa meningkatkan kualitas spiritual keimanan bagi umatnya.
Dikatakan, keberadaan Gereja dalam perspektif dan pelayanan bukan soal agamis semata, tapi sejauhmana hasil kerja nyata dari Klasis GPM Kairatu selama satu tahun terakhir dan sejauhmana peran serta dalam meningkat keimanan masyarakat.
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten SBB telah mencanangkan membuka keterisolasian baik di pesisir pantai maupun di pegunungan.
"Bila ada kritik dalam dunia pendidikan, kesehatan dan pelayanan gratis yang dilaksanakan Pemkab SBB belum menyentuh secara keseluruhan, namun setidaknya Pemda SBB telah menganggarkan untuk pendidikan senilai Rp 15 milyar dari APBD, karena tidak mungkin Pemda mengalokasikan seluruh APBD kebidang pendidikan, sehingga sektor lain terbengkalai," jelasnya.
Dijelaskan, Pemkab SBB berkomitmen untuk menutupi kekurangan dan mencukupi kebutuhan masyarakat, di mana dalam waktu dekat ini Pemkab SBB telah bekerjasama dengan Investor dari Guangjo, China yang akan melakukan eksploitasi dan eksplorasi tambang Nikel dan listrik 100 megawatt.
"Tanggal 20 Januari nanti akan diadakan kerjasama dan akan dihadiri oleh Gubernur Maluku," katanya.
Di tempat yang sama. Wakil Sekretaris Umum Sinode GPM, Pdt Wem Pariama mengatakan, makna persidangan ini jauh lebih besar, di mana di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, nilai belajar tentang realitas masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan.
Sedangkan Ketua Klasis Kairatu, Pdt. Nicky J. Rutumalessy mengatakan, GPM terpanggil secara aktif memperjuangkan serta mendorong tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, damai dan bersaudara dalam konteks kemalukuan dengan segala realitasnya.
"Kita sadari persoalan kesejahteraan hidup dari hari ke hari bertambah baik, namun masih ada warga jemaat kita yang masih berada dalam kenyataan yang memprihatinkan," katanya.
Hal ini disebabkan, lanjutnya, kondisi geografis dan keterisolasian wilayah, akses pasar dan transportasi, kesehatan, pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan serta rendahnya kemampuan untuk mengelola potensi SDA yang tersedia.
Menurutnya, pemekaran wilayah kecamatan dapat membawa dampak bagi kesejahteraan bukan sebaliknya menambah pekerjaan baru khususnya terkait tatanan adat istiadat, budaya dan kesempatan masyarakat terlibat di dalamnya.
"Semua itu tidak dapat kita kerjakan sendiri, namun harus bersama pemerintah, lembaga agama lain dan gereja saudara dengan seluruh komponen masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Sumber: siwalima
