JAYAPURA (PAPUA) -Ribuan warga Papua menduduki kantor Majelis Rakyat Papua, Rabu (26/1). Mereka menuntut pemerintah membatalkan pemilihan anggota majelis yang direncanakan akan dilaksanakan pada 31 Januari mendatang.
Ketua Front Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) Selvius Bobi mengatakan, pemilihan anggota MRP tidak akan pernah terjadi. Rakyat Papua akan memblokade pemilihan dan membubarkan anggota majelis. "Bubarkan MRP, tolak otonomi khusus, hentikan pemilihan anggota majelis sekarang juga," ujarnya dalam orasinya di kantor MRP di Kotaraja, Jayapura, hari ini.
Salah satu koordinator penanggung jawab aksi Federika Korain, mengatakan bahwa agenda tuntutan yang akan disampaikan pada saat aksi, Gereja turut menuntut DPRP untuk menjawab 11 rekomendasi hasil musywarah besar MRP bersama rakyat Papua(Mubes) pada Juni 2010. “Denominasi gereja juga tetap menuntut pengembalian Otsus dan meminta segera dilakukan dialog Jakarta Papua yang dimediasi pihak ketiga”.
"Keterlibatan gereja dalam memperjuangkan penegakkan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua tidak hanya dalam rangka mewujudkan peran kenabiannya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan, melainkan keterlibatan gereja dilakukan berdasarkan fakta historis, dimana Gereja sebagai lembaga pastoral berpihak kepada penderitaan sebagian besar Orang Asli Papua,"
Menurutnya, keterlibatan gereja adalah bukti nyata pertanggungjawaban Iman Gereja. Gereja dengan misi penginjilan telah menjadi kekuatan nurani bangsa Papua dalam seluruh pergulatan hidupnya. Gereja memiliki peran penting dalam hidup Orang Asli Papua.
Ribuan warga Papua yang menyemut di kantor Majelis sejak pagi hingga siang hari ini. Rencananya, unjuk rasa tersebut akan dilanjutkan di kantor DPR Papua sore nanti.
Unjuk rasa kali ini diikuti ratusan mahasiswa dari Universitas Cenderawasih, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan ribuan anggota jemaat gereja-gereja di Papua.
Aksi tersebut diwarnai dengan peletakan nisan salib di depan pintu masuk utama gedung MRP yang menandakan matinya demokrasi di papua.
Polisi dari Kepolisian Resor Kota Jayapura diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa. Hingga laporan ini diturunkan, ribuan warga mulai meninggalkan kantor MRP dan berjalan kaki sejauh lima kilometer menuju kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya menolak pemilihan anggota majelis.
Sumber:Kabargereja