JAYAPURA (PAPUA) - Ketua Sinode Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman menyatakan, walaupun pemerintah mengabaikan peryataan para pimpinan Gereja di tanah Papua pada beberapa hari lalu, pihaknya tetap berpegang pada pendirian tersebut.
“Kalau memang pernyataan kami dinilai mengganggu proses pemilihan dan perekrutan Majelis Rakyat Papua silahkan saja, tetapi kami tetap berpegang bahwa pelaksanaan Otsus di Papua telah gagal” kata Socratez, kepada JUBI di Jayapura, Sabtu (15/1).
Dia menilai anggota DPRP tak lagi mewakili kepentingan rakyat, karena suara kegagalan dan penolakan Otsus dari rakyat Papua tak digubris. Ia juga bertanya soal 11 rekomendasi hasil Musyawarah Besar MRP.
“Mengapa 11 rekomendasi yang pernah di hasilkan Mubes MRP belum direalisasikan hingga sekarang ?, sebab itu Sebaiknya DPRP merealisaikan suara rakyat Papua, agar tidak menimbulkan gejolak politik dan konflik di Papua,” ujarnya.
Sebelumnya pada tanggal Senin 10 Januari 2011, Komunike bersama pimpinan gereja-gereja di tanah Papua menyikapi status Otsus Papua dan Majelis Rakyat Papua, yang mana di tanda tangani oleh Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay., Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, MA., Ketua Sinode Gereja Bethel Pantekosta Papua, Pdt. Tony Infandi, S.Th, MA,. serta Pdt. Jemima Krey, S.Th.
Pihaknya juga menolak upaya-upaya, rumusan-rumusan atau istilah-istilah apapun yang bertujuan mengaburkan dan mengacaukan adanya tuntutan dialog antara rakyat dan pemerintah Republik Indonesia yang sudah sejaklama disuarakan rakyat Papua.
"Pemerintah RI untuk segera melakukan dialog dengan rakyat Papua, guna menyelesaikan ketidakpastian hukum dan politik di Tanah Papua yang menjadi akar dari konflik yang berkepanjangan dan telah menyengsarakan umat Tuhan yang kami pimpin di bumi Cenderawasih ini," ucap Pdt. Socratez Yoman, yang menyambung pembicaraan dengan hamba Tuhan lainnya.
Mengakhiri pernyataan sikap pimpinan gereja, mereka meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sefala bentuk intimidasi, teror dan pola-pola pendekatan represif lainnya, yang bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis dari umat kami terhadap kebijakan-kebijakan politik pembangunan di Tanah Papua yang tidak memihak kepentingan rakyat banyak.
"Terkait rencana pemilihan, terkesan adanya intervensi yang berlebihan yang dalam hal ini dilakukan melalui Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua yang berpotensi hanya meciptakan 'MRP Boneka' (draft Perdasus Pemilihan dari MRP dan DPR Papua tidak diakomodir) yang tidak akan mampu melakukan pemihakan, perlindungan dan menegakkan hak-hak dasar rakyat asli Papua,"
Sumber: TabloidJubi
