JAKARTA - Mencuatnya isu kebohongan publik dari para tokoh lintas agama tidak terlepas dari lembeknya penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Publik menunggu ketegasan Presiden SBY.
Para pemimpin dan tokoh lintas agama, awal pekan ini mengeluarkan pernyataan terbuka yang kemudian dikenal sebagai ‘kebohongan’ Presiden SBY karena masih banyak kasus hukum yang belum tuntas.
Dalam kasus Century, BLBI, Gayus dan mafia pajak kakap lainnya, masih banyak pelaku kejahatan kerah putih yang tak tersentuh hukum.
Para pemimpin dan tokoh lintas agama itu memang tidak secara resmi mewakili organisasi atau umat masing-masing. Namun, mereka cukup representatif mewakili umat lintas agama.
Ada Ahmad Syafii Maarif (mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Andreas Yewangoe (Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia/PGI), Din Syamsuddin (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia/MUI) dan Mgr Martinus D Situmorang (Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia/KWI).
Juga ada Biksu Sri Mahathera Pannyavaro (Mahanayakka Buddha Mahasangha Theravada Indonesia), KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dan tokoh nasional asal Nahdlatul Ulama/NU), serta I Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI).
Guru besar UIN Jakarta Prof Azyumardi Azra mencatat, pernyataan para tokoh lintas agama itu merupakan masukan konstruktif mengingat kemungkaran (al-fasad) dalam berbagai bentuknya, seperti kemiskinan, korupsi, tidak tegaknya hukum dan manipulasi politik yang terus merajalela tanpa usaha serius mengatasinya.
Selama itu terjadi, maka negara dan bangsa ini terus tertimpa azab dan bencana, dan akhirnya kehancuran. Kasus Gayus, misalnya, dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia hukum dan pajak. Namun penanganannya masih belum jelas.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam menilai munculnya ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian karena masyarakat belum memahami secara mendalam permasalahan ini.
Saat ini pihaknya telah membentuk joint investigation antara KPK, kejaksaan, Polri, dan PPATK untuk mengungkap kasus ini. Lembaga tersebut memilik peran masing-masing untuk mengungkap kasus Gayus Tambunan. “Karena itu, pihaknya meminta masyarakat membantu aparat penegak hukum untuk menyidik kasus ini,” kata Anton.
Sejauh ini sejumlah pakar dan politisi karena melihat kasus Gayus dan mafia pajak, juga Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Century, sudah kompleks dan rumit. Bukan hanya karena sudah menyeret seluruh lembaga penegak hukum di negeri ini, melainkan juga karena tersangkut paut dengan politik.
Untuk itu, Presiden harus mengatakan dengan tegas kepada penegak hukum yang merupakan bawahannya bahwa hukum harus ditegakkan.
“Tutup mata dari adanya kekuatan apa pun di belakang kasus itu, jangan lihat parpol, agama dan kekuatan politik. Jika memang bersalah, harus ditindak sesuai hukum,” kata Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan di Jakarta kemarin.
Anis berharap presiden tidak tersandera berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini. Caranya, presiden cukup menunjukkan ketegasan dan political will untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Maukah Presiden SBY melaksanakan saran ini? Publik menunggu jawabannya!
Sumber: Inilah
