HONG-KONG - Aktivis-aktivis hak asasi manusia (HAM) Hong Kong menentang diktator Libya Muammar Gaddafi yang mengangkat Insiden Tiananmen 1989 di Beijing untuk mempertahankan kekuasaannya. Gaddafi mengancam akan mengambil tindakan keras terhadap rakyatnya.
Pemberontakan meletus di Libya saat kerusuhan melanda dunia Arab. Dalam pidato di TV pemerintah pada 22 Februari, Gaddafi mengancam akan mengambil tindakan keras dengan menyebut Insiden Tiananmen sebagai contoh.
Lee Cheuk-yan, ketua baru Aliansi Hong Kong yang mendukung gerakan demokrasi patriotik Cina, mengatakan itu keterlaluan. Gaddafi menggunakan contoh Insiden Tiananmen 1989, padahal insiden itu sangat orang Cina, karena itu merupakan contoh pembenaran pembunuhan.
Lee juga menyesalkan jika melihat ada “negara-negara lain belajar dari Cina untuk menindak rakyat mereka sendiri.”
Aliansi Hong Kong itu dibentuk pada bulan Mei 1989, ketika satu juta penduduk lokal turun ke jalan untuk mendukung gerakan demokrasi massa di Cina daratan, yang berakhir dengan Insiden Tiananmen di Beijing pada 4 Juni.
Tang Wing-fai, sekretaris Hong Kong Christian Institute, mengkritik aksi Gaddafi sebagai pelecehan terhadap kehidupan, dengan mengatakan bahwa Gaddafi menunjukkan bahwa dia tidak akan mentolerir tantangan apa pun.
Hak asasi manusia dan demokrasi di Cina dan berbagai negara lain telah banyak mengalami perubahan sejak Insiden Tiananmen 1989. “Jika dia mengira bahwa dia bisa menstabilkan negara melalui tindak kekerasan, maka itu menunjukkan betapa gilanya Gaddafi,” ujar Tang.
Lina Chan Lai-na, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian dari Keuskupan Hong Kong, mengklaim bahwa Gaddafi “menggosok garam pada luka” dari keluarga korban Insiden Tiananmen.
Beijing juga harus belajar bahwa kediktatoran berada di bawah ancaman seperti yang ditunjukkan oleh gelombang anti-pemerintah di dunia Arab, kata Chan memperingatkan. Pemerintah Cina daratan menahan sekitar 100 aktivis HAM dan para pengacara sejak muncul seruan di Internet untuk menyelenggarakan “revolusi melati ” di Cina. Nama “revolusi melati” itu muncul setelah terjadi kerusuhan yang melanda Afrika Utara.
Pemerintah mencurigai keterlibatan para aktivis dalam seruan di Internet tersebut. Seruan itu mengajak demo di 13 kota besar di Cina.
Pada 23 Februari, Lee bergabung dengan kelompok HAM lainnya dalam aksi protes di luar kantor penghubung pemerintah pusat Cina di Hong Kong, yang menuntut pembebasan para aktivis di Cina daratan.
Sementara itu, seruan lain tersebar di Internet yang menghimbau masyarakat untuk mengadakan demo pada hari Minggu.
Sumber: Cathnews Indonesia
