FAKFAK (PABAR) - Wakil Ketua Klasis GKI Fakfak, Charles Kambu, S,Sos, M,Si meminta kepada seluruh masyarakat secara umum dan khusus untuk pejabat maupun Partai Politik di Papua Barat agar tidak mengkaitkan Agama dengan Politik.
Permintaannya itu terkait adanya, salah satu Ketua Partai Politik di Papua Barat yang menyatakan Calon Gubernur Papua Barat harus beragama Nasarani dan Calon Wakil Gubernur beragama muslim. Kalau tidak ada itu, maka akan menjadi persoalan di Papua Barat khususnya di Manokwari.
“Saya minta jangan kaitkan agama dengan politik pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Untuk maju sebagai Pilgub itu hak semua orang apalagi anak Papua, dia dari gunung, pesisir, laut atau dari lembah, semua punya hak,” kata Charles Kambu kepada Fakfakinfo di ruang kerja, Jumaat (18/2).
Dijelaskannya, pasangan calon gubernur Papua Barat adalah orang asli Papua. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Repoblik Indonesia No 21 tahun 2001 tentang Otsus.
“Perlu kita hargai bersama bahwa, UU Republik Indonesia No 21 tahun 2001 tentang otsus di Papua dan Papua Barat itu memang dikhususkan calon gubernur dan wakil gubernur daerah tingkat satu atau Provinsi Papua maupun Papua Barat tentunya orang asli papua yang kita sebut dengan ras melanesia,”terang Charles Kambu.
Dikatakannya, tidak ada pandangan lain diluar dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua, karena penyaring atau filternya nanti berada di tangan Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Diluar dari itu untuk melarang orang melihat dari pandangan lain atau kacamata lain, apalagi terkait misalnya soal agama kepercayaan atau apapun tidak ada hubungannya, yang jelas untuk maju sebgai pilgub itu orang asli Papua,” jelas Charles Kambu.
Sumber: Fakfak Info
