TUAPEIJAT (SUMBAR) - Gereja Katolik Mentawai menyatakan penolakan terhadap rencana perkebunan kelapa sawit di Mentawai. Penolakan rencana perkebunan kelapa sawit ini diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Wilayah Gereja Katolik Mentawai yang dilaksanakan di Tuapeijat, Selasa-Kamis (22-24/2) lalu yang diikuti oleh para pastor di masing-masing paroki, suster, tokoh-tokoh agama Katolik.“Secara tegas, gereja katolik Mentawai menolak rencana perkebunan kelapa sawit di Mentawai karena ini akan memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat yang tentunya juga umat Katolik di Mentawai,” kata Pastor Bernad Lie, Pr selaku Ketua Rawil Gereja Katolik Mentawai pada Puailiggoubat, Sabtu (26/2).
Ditambahkan Pastor Bernad juga bahwa rencana masuknya perkebunan kelapa sawit tidak saja berpengaruh terhadap lingkungan, namun juga berpengaruh terhadap aspek lainnya yang ada di masyarakat.
“Persoalan dampaknya tidak saja lingkungan, namun juga akan sampai pada persoalan sosial, budaya dan aspek lainnya yang ada di Mentawai yang selama ini dijaga dengan baik serta dijalankan akan hilang begitu saja,” katanya.
Persoalan akan siap atau tidaknya masyarakat dalam menerima rencana perkebunan kelapa sawit juga akan menjadi salah satu hal yang sangat penting. “Akan masuk budaya dan nilai sosial kemasyarakatan lainnya karena datangnya pendatang ke Mentawai untuk menjadi tenaga kerja di perkebunan sawit dan pabrik sawit yang ada. Siapkah masyarakat Mentawai bersaing dengan transmigran yang masuk dengan membawa budaya dan pengaruh lainnya di Mentawai?” tambahnya mempertanyakan.
Ia mengharapkan rencana perkebunan kelapa sawit di Mentawai dikaji ulang oleh pihak pemerintah setempat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Perlu kajian ulang akan rencana investasi ini. Budaya dan alam Mentawai yang ada saat ini memberikan keuntungan yang lebih kalau dikelola dengan baik. Juga kepada masyarakat pemilik tanah ulayat agar memahami betul akan apa itu perkebunan kelapa sawit,” tegasnya.
Pernyataan tegas rawil gereja Katolik Mentawai ini nantinya akan disampaikan secara tertulis pada Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja, Gubernur Sumatera Barat, Presiden RI, pada dinas dan instansi terkait serta lembaga yang memiliki kaitan dengan rencana masuknya perkebunan kelapa sawit.
Mahasiswa Duga Bupati dan Gubernur Sekongkol
Sementara itu ratusan mahasiswa asal Mentawai yang juga korban bencana tsunami berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatra Barat, Padang, Senin (7/3). Mereka memprotes pemerintah setempat yang menyetujui rencana perkebunan sawit di Pulau Mentawai.
Mahasiswa menuding pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan tanah yang ditinggalkan warga Mentawai karena mengungsi. Mereka menduga gubernur dan bupati sudah bersekongkol merebut tanah ulayat Suku Mentawai terkait rencana 73 ribu hektare tanah Mentawai yang akan dijadikan kebun sawit.
Mahasiswa juga khawatir tanah mereka akan beralih tangan menjadi milik negara jika sudah dijadikan hak guna usaha bagi perusahaan sawit. Mahasiswa menuding upaya Pemerintah Kabupaten Mentawai merelokasi korban tsunami ke lokasi yang ditentukan sebagai salah satu cara memuluskan rencana pembukaan kebun sawit.
Sementara itu ratusan mahasiswa asal Mentawai yang juga korban bencana tsunami berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatra Barat, Padang, Senin (7/3). Mereka memprotes pemerintah setempat yang menyetujui rencana perkebunan sawit di Pulau Mentawai.
Mahasiswa menuding pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan tanah yang ditinggalkan warga Mentawai karena mengungsi. Mereka menduga gubernur dan bupati sudah bersekongkol merebut tanah ulayat Suku Mentawai terkait rencana 73 ribu hektare tanah Mentawai yang akan dijadikan kebun sawit.
Mahasiswa juga khawatir tanah mereka akan beralih tangan menjadi milik negara jika sudah dijadikan hak guna usaha bagi perusahaan sawit. Mahasiswa menuding upaya Pemerintah Kabupaten Mentawai merelokasi korban tsunami ke lokasi yang ditentukan sebagai salah satu cara memuluskan rencana pembukaan kebun sawit.
Sumber: Puailiggoubat/Liputan6
