JAKARTA - Kesenjangan dan ketidakadilan akses pelayanan kesehatan di Papua harus terus digumuli dengan mengusahakan solusi yang bermitra dengan stakeholder lokal, dalam dan luar negeri. Upaya ini minimal untuk mencegah pembiaran yang bisa berakibat pemberangusan satu generasi.Demikian kesimpulan brainstorming discussion dengan tema Ketimpangan Akses dan Ketidakadilan Pelayanan Kesehatan di Tanah Papua yang diadakan Persekutuan Pelayanan Kristen Untuk Kesehatan di Indonesia (Pelkesi) di Hotel Bintang Griyawisata, Jakarta Pusat (25/1)
Kesenjangan kesehatan ini selain diakibatkan geografi Papua, juga karena intervensi peran pemerintah di bidang kesehatan yang tidak komprehensif. Masih mengandalkan cara konvensional. Padahal kapasitas pemerintah terbatas. Bahkan belakangan ini aparat pemerintah sudah dihinggapi muatan politik. Paradigma pelayan masyarakat bergeser menjadi pelayan penguasa. Disamping itu pemahaman terhadap budaya dan tradisi lokal masih sempit.
Akibatnya pelayanan kesehatan di Papua, terutama di pusat-pusat populasi masyarakat asli Papua jalan di tempat. Tidak ada perubahan mendasar dalam pengelolaan pelayanan dan akses ke fasilitas kesehatan.
Walaupun begitu, masih ada harapan dengan mendekatkan issue dengan realitas. Mengkomunikasikannya dengan siapapun yang peduli, serta merumuskan langkah maju yang substansial, tercatat dan terevaluasi. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan untuk mempersiapkan agen-agen yang akan mentransformasi tradisi dan budaya menjadi nilai-nilai baru yang lebih pro kehidupan.
Hadir dalam diskusi yang dipandu Direktur Eksekutif Perkesi Ir. Nefos Daeli, adalah Paskalis Kossay, M.Pd (Kaukus Papua di Parlemen), DR. Jacob Tobing (Institut Leimena), dr. Sigit Sulistyo (World Vision Indonesia), Pdt. Hilda Pelawi (GKI Kayu Putih), Ir. M.Doloksaribu (Universitas Kristen Indonesia, Jakarta), Antie Solaiman, MA (Lentera Kasih), Pdt. Emmy Sahertian (Palma).
Sumber: Majalah Bahana
