Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Wagub Sulut Minta Umat Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) Tidak Terjebak Politik Praktis.
LANGOWAN (SULUT) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Drs Djouhari Kansil MPd meminta kepada warga gereja supaya tidak terjebak politik praktis, apalagi sampai merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Warga gereja khususnya GMIM harus menjadi kader-kader gereja di bidang politik yang dewasa, yang memiliki ketangguhan dan tetap berjalan dalam koridor bingkai-bingkar peraturan,” kata wagub dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Pemprop Sulut, Pnt Gemmy Kawatu saat membuka pelaksanaan Konsultasi gereja dan politik tingkat sinode GMIM di Jemaat GMIM Swarzh Langowan, Sabtu (07/05) pekan lalu.
Selain itu, ia juga meminta warga GMIM supaya memperjuangkan kebaikan umum sebagaimana nilai-nilai iman Kekristenan yang tetap mewarnai cara berpolitik jemaat tentunya dengan mengedepankan sifat inklusif (non diskriminastif), peduli terhadap kaum lemah, dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjunjung tinggi nilai solidaritas. “Nilai-nilai inilah yang diharapkan dapat diletakkan sebagai dasar, visi dan politik dari segenap warga gmim dalam membangun suatu tata-nan politik yang lebih baik bagi daerah dan bangsa ini,” ajak Kansil.
Sementara itu, pelaksanaan konsultasi gereja dan politik tersebut berlangsung alot ser-ta dibanjiri antusias warga GMIM, terutama para politisi yang ikut hadir dalam ke-giatan tersebut.“Mudah-mudahan dari konsultasi ini, warga GMIM serta politisi dari kalangan GMIM bisa memahami bagaimana cara berpolitik yang santun,” tandas Sekretaris P/KB Sinode GMIM, Ir Stefanus BAN Liow.
Turut hadir dalam konsultasi tersebut, Komisi BIPRA Sinode GMIM seperti Djendri Keintjem SH MH, Pnt dr Herlina Siwu, Pdt HWB Sumakul, serta tiga politisi dari tiga warna partai seperti Stefanus Runtu, Vecky Lumentut dan Olly Dondokambey.
Sumber: HK