Rencananya, 22 rekomendasi tersebut akan disampaikan ke MRP, DPRP, dan Gubernur Provinsi Papua untuk dibahas bersama dan diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dalam penyampaian kepada pemerintah, tentunya disini ada point-point tertentu yang harus dijawab pemerintah baik pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat. Tapi juga ada point yang tidak perlu dijawab namun harus dijadikan patokan atau barometer bersama dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya,” ungkapnya saat dihubungi Cenderawasih Pos, kemarin.
Nantinya dari tindaklanjut itu, pihaknya akan meminta kepada DPRP, MRP dan Pemerintah Provinsi Papua untuk merealisasikannya dalam sebuah Perdasus atau Perdasi. “Alasan dilahirkannya 22 rekomendasi itu tidak lain lain karena menduanya aspirasi masyarakat, dalam hal ini ketidakberpihakan optimal pemerintah bagi masyarakat asli Papua,” tegasnya.
Dikatakan, dengan dibuat dalam Perdasus, setidaknya akan terwujudnya sebuah konsep yang tepat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat asli Papua, didalam era otsus ini. Lebih dari itu, dipastikan dapat menjadi sebuah ruang yang tepat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang terkait dengan kebutuhan hidupnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Team Perumus Rekomendasi Pokok Pikiran Konferensi Transformasi Papua, Jhony Banua Rouw, SE, menyatakan, lahirnya rekomendasiitu tidak lain karena sebuah keprihatinan gereja dalam kegiatan pembangunan di tanah Papua yang hasilnya belum optimal dalam menyentuh kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Dengan lahirnya rekomendasi itu, setidaknya bisa mengoptimalkan pembangunan di tanah papua,juga bagaimana pemerintah melibatkan gereja dalam setiap proses pembangunan. “Sebagai contoh saja, sebelum pemerintah masuk melayani masyarakat, gereja telah terlebih dahulu dan memiliki aset yang begitu banyak, seperti sekolah-sekolah, rumah sakit,lapangan terbang. Namun di sini kenyataannya gereja belum begitu diberdayakan,” tegasnya.
Bahkan dengan hadirnya pemerintah dengan membangun sekolah, pengadaan tenaga guru dan lainnya, terkesan ada persaingan antara gereja dan pemerintah,padahal yang dilainya adalah masyarakat yang juga merupakan jemaatnya gereja. Nah dengan demikian, seharusnya roh dari pelayanan antara gereja dan pemerintah itu disingkronkan.
Artinya, bagaimana gereja diberdayakan optimal dengan memanfaatkan aset gereja yang sudah ada tersebut.“Misalnya lapangan terbang Tolikara, Oksibil,Wamena,itu dulunya aset gereja, tapi pemerintah ketik masuk mengambil alih. Ini seharusnya ada kompensasi bagi gereja,” tandasnya.
Nantinya rekomendasi ini menurutnya akan terus ditindaklanjuti dengan membentuk tim gabungan antara Pemerintah Pusat dan pihak gereja, yang mana direncanakan tim itu akan diketuai oleh Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pembangunan dan Otonomi Khusus, DR. Velix Wanggai.
Ditambahkan, dalam kegiatan paskah nasional dan konferensi transformasi Papau itu, dihadiri sejumlah pemateri, diantaranya, Sesmen Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir. Lucky Korah,M.Si. Deputi Menkokesra, Drs,H.Hadi Santoso,M.Si. Ketua Sinode GBI, Pdt.DR.Jacob Nahuway,M.A. Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, DR.Ir.Takim Andriono. Direktur Urusan Agama Bimas Kristen RI, Edison Pasaribu,M.Min,M.Th. Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pembangunan dan Otonomi Khusus, DR. Velix Wanggai. Ketua Umum PGGP, Pdt.Lipius Biniluk,STh. Juga pemateri lainnya adalah Dr.Imam Santoso,Ph.D. Ibu Mary Suebu Tokoro, dan Drs.Ayub Kayame,M.Si.
Sumber: Cenderawasih Pos