Kemerdekaan yang didapat oleh negara yang berada di benua Afrika tersebut merupakan hasil referendum yang dilaksanakan pada Januari 2011 lalu di mana 98% rakyat disana memilih melepaskan diri dari Sudan Utara yang sebagian besar penduduknya adalah penganut agama Islam.
Dalam sebuah pernyataan, kepala Gereja Episkopal Sudan, Uskup Agung Daniel Deng mengatakan: "Kami sekarang memiliki pemerintah yang nyata dan dapat diidentifikasi sebagai bangsa, dan hal ini telah menarik dukungan internasional."
"Ini adalah prestasi besar yang harus diakui, dirayakan dan dijaga dengan hati-hati."
Ia mengatakan pemerintah Republik Sudan Selatan kini menghadapi berbagai tantangan terutama dalam mengamankan perdamaian, stabilitas, berkelanjutan, pertumbuhan dan perkembangan.
Uskup Agung menyuarakan perhatian khusus atas eskalasi permusuhan di wilayah perbatasan Utara-Selatan yang disengketakan Abyei, serta kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Perlawanan yang berada di barat.
“Tindakan mengadakan perang kembali antara kedua negara, Sudan Selatan dan Sudan Utara akan membawa penderitaan yang tak terkatakan kepada orang-orang kami dan menunda titik di mana kita dapat mulai untuk menyembuhkan trauma tahun-tahun perang, dan memulihkan beberapa dekade yang hilang dari pembangunan," ujarnya.
"Kami berdiri bersedia untuk memainkan peran kami dalam berbagi beban tanggung jawab yang terletak di pundak pemerintah Sudan Selatan."
Gereja Episkopal Sudan menyatakan akan mendorong pemerintah Republik Sudan Selatan untuk terus mempromosikan perdamaian, non-kekerasan, persatuan dan pembangunan.
Gereja juga menyerukan kepada rakyat Sudan Selatan untuk menghormati konstitusi transisi baru, yang menyatakan bahwa keyakinan agama tidak boleh digunakan untuk tujuan memecah belah.
"Kami menyerukan pada setiap penduduk untuk bersatu," kata Uskup Agung Deng.
"Persatuan lebih mungkin tercapai jika orang mengerti dan menghormati konstitusi transisi baru yang tujuannya adalah untuk memberikan visi umum untuk pembangunan negara baru kami."
Uskup Agung juga menyatakan orang-orang Sudan Selatan sendiri juga memiliki tanggung jawab sebanyak pemerintah untuk memastikan masa depan yang sukses bagi negara yang baru seumur jagung tersebut.
"Kita harus melihat perbedaan kita dari perspektif baru, tidak terus percaya ungkapan yang mengatakan ‘oleh karena kita berbeda, kita harus terpisah'. Kita semua harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Republik Sudan Selatan yang baru ini dibangun di atas pondasi yang kuat.”
Gereja Episkopal Sudan sekarang ini sedang memobilisasi jaringan internasional untuk memastikan bahwa masyarakat internasional memberikan perhatian kepada negara Republik Sudan Selatan.
Kemerdekaan adalah hal yang sangat berharga bagi setiap manusia. Biarlah dengan kedaulatan yang didapat oleh rakyat Republik Sudan Selatan, kesejahteraan dan keamanan yang diimpikan-impikan mereka dapat tercapai. Semoga kebaikan yang mereka terima kini tidak membuat mereka menjadi lupa akan Tuhan.(Christian Today/Jawaban)
