Pastor Edwin Corros, sekretaris eksekutif Komisi untuk Migran dan Perantauan mengatakan larangan tersebut, kendati tidak diinginkan oleh pemerintahan Aquino akan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap pembantu asal Filipina oleh majikan asing.
“Lebih baik dihentikan saja jasa tenaga pembantu rumah tengga ke Arab Saudi untuk mencegah terjadinya pemerasan seperti yang sudah sering kita baca di surat kabar,” kata Pastor Edwin.
Arab Saudi pekan lalu mengatakan akan berhenti mempekerjakan pembantu asal Filipina dan Indonesia.
Kontrak baru yang dibuat oleh Filipina mengharuskan majikan asing yang merekrut PRT asal negara tersebut untuk membayar gaji minimum US$400 per bulan, serta mendesak para majikan untuk memberikan informasi kepada keluarga dan tempat di mana pembantu tersebut akan ditempatkan.
Keputusan tersebut akan berdampak pada 180.000 pekerja, seperti pembantu dan sopir, atau sekitar 15 persent dari 1,2 orang Filipina yang bekerja di Arab Saudi.
Akan tetapi Menteri Tenaga Kerja Filipina ,Rosalinda Baldoz, mengatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan Australia dan Kanada yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja.
Atase tenaga kerja Filipina di negara-negara tersebut, lanjut Baldoz, sedang dalam proses negosiasi dengan pejabat setempat tentang bagaimana mencocokkan permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Beberapa sector di Filipina sudah berkali-kali meminta agar pengiriman pembantu ke Saudi dihentikan, karena masalah yang dihadapi jauh lebih besar daripada apa yang didapat para pekerja maupun pemerintah.
Sumber: Cathnews indonesia / Ucanews
