Monday 22 August 2011

Monday, August 22, 2011
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Minta Pemerintah Indonesia Dialog dengan Masyarakat Papua. JAKARTA - Tiga organisasi masyarakat mendesak dilakukannya dialog antara Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua.

Perwakilan PGI, Kontras dan KWI desak pemerintah
segera lakukan dialog Papua (tribunews.com)
Mereka terdiri dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

"Kami menginginkan dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. Bukan dialog yang basa-basi. Rakyat Papua merasa banyak ditipu dan dibohongi," kata Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Romo Benny Susetyo saat jumpa pers di Kantor KWI, Jakarta, Minggu (21/08/2011).

Menurut Romo Beny, selama ini pemerintah mencurigai ajakan dialog oleh masyarakat Papua untuk memuluskan aspirasi mereka terpisah dari Indonesia. "Dialog dengan orang Papua sebenarnya sederhana, bicara dari hati ke hati. Kunci dialog adalah terbuka dan jujur," imbuh Romo Benny.

Romo Benny kemudian mendesak agar pemerintah segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua agar kondisinya tidak semakin memburuk.

"Presiden mengatakan, menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia. Dan jika pernyataan itu sungguh-sungguh, maka seharusnya kunci itu juga digunakan untuk membuka pintu jalan menuju dialog Papua dengan segera," ucapnya

Sementara itu, Mantan Koordinator Kontras Usman Hamid melihat pemerintah tidak mampu mencegah atau mengungkap pelanggaran HAM di Papua. "Kami sangat prihatin dengan adanya kasus-kasus penembakan tanpa ada kemampuan negara untuk mencegah dan menindak," imbuhnya.

Apalagi, kata Usman, terlihat pemerintah lebih mementingkan persoalan korupsi seperti kasus Nazaruddin yang memiliki kepentingan tertentu. Dengan adanya dialog tersebut maka diharapkan dapat terwujud stabilitas keamanan. Selain itu, usman meminta agar kepolisian mengusut pelanggaean HAM di Papua. "Demi tegaknya NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia)," kata Usman.

"Pemerintah harus memberikan rasa aman kepada warganya. Jangan sampai bibit separatisme menjadi besar di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di Papua gelisah dengan keadaan ini," tambah anggota PGI, Jerry Sumampow. (Tribunews)