Bahkan hal ini membuat PGGP sebagai payung komunikasi antar gereja di Papua melakukan rapat dan akhirnya mengeluarkan 7 poin himbauan PGGP menyikapi kondisi di Tanah Papua akhir-akhir ini.
Dalam konferensi pers di sebuah rumah makan di Abepura itu, Ketua Umum PGGP, Pdt Lipiyus Biniluk,S.Th didampingi jajaran pengurus PGGP, menyampaikan ketujuh pernyataan sikap itu.
Pertama, PGGP menghimbau kepada seluruh umat beragama di Tanah Papua agar tetap tenang dan komit pada Tanah Papua sebagai Tanah Damai.
Kedua, meminta kepada para pemimpin gereja agar selalu mendampingi umatnya dan memberikan pengayoman dan penenangan kepada masing-masing umatnya.
Ketiga, kata Lipiyus, bila ada hal-hal yang meresahkan umat, agar segera dibicarakan dengan pimpinan gerejanya dan pimpinan gereja mengkoordinasikan atau menginformasikan kepada PGGP dan selanjutnya, PGGP akan mengkoordionasikan hal-hal yang meresahkan umat tersebut kepada lembag-lembaga yang berkompeten.
“Keempat, diminta kepada pemerintah dan aparat keamanan agar terbuka memberikan penjelasan kepada masyarakat atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjelaskan tindakan-tindakan apa yang dibuat untuk mengatasi peristiwa tersebut,” tegas Lipiyus.
Kelima, lanjut Lipiyus, kepada seluruh dedominasi gereja di Tanah Papua supaya memperkuat jaringan doa, agar umat Kristen senantiasa mendapatkan kekuatan iman untuk mengusir roh-roh penyesat dan roh-roh pengacau dari Tanah Papua.
Keenam, PGGP meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua dan Papua Barat agar masalah MRP di Tanah Papua segera diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Otsus dan aspirasi masyarakat Papua terutama agar pimpinan definitif MRP yang sudah terpilih agar segera dilantik sebelum pilkada Gubernur Provinsi Papua.
“Ketujuh, untuk menghargai saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, maka hendaknya semua umat beragama khususnya warga gereja turut menjaga dan menciptakan suasana aman, tenang dan saling menghormati,” ujarnya.
Adu Domba di Papua
Ditanya soal serangkaian kejadian penembakan di Nafri dan Tingginambut yang mengakibatkan jatuh korban jiwa tersebut, Pdt Lipiyus Biniluk mengatakan dengan jatuhnya korban di beberapa tempat tersebut, tentu saja ketenangan dan kedamaian yang harus dinikmati seluruh umat bukan saja umat Kristen di Papua, tetapi umat agama lain terganggu, karena tidak bisa bebas berjalan atau melakukan aktivitas ke mana saja.
“Ini membuat tidak bebas beraktivitas, seperti dari sini ke Keerom, hari ini mereka gelisah, apalagi di Tingginambut, mereka merasa tidak ada keamanan, ini perlu sekali pihak keamaman bertindak tegas untuk mengatasi. Intelijen harus bekerja keras, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan semua umat,” kata Lipiyus yang juga Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIdI).
Apalagi, ujar Lipiyus, yang lebih membuat PGGP prihatin adalah di tengah saudara muslim yang sedang berpuasa secara fisik tentu saja mereka lemah, dan dalam situasi seperti itu, mereka tidak merasa aman.
Ia menilai sepertinya ada yang mengadu domba oleh oknum-oknum yang tidak jelas, sehingga hal ini perlu ditindak dengan tegas oleh aparat keamanan.
Meski demikian, ujar Lipiyus, gereja harus punya data dan melakukan investigasi di setiap peristiwa untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada umat dan Tuhan dan pemerintah, sehingga tidak bisa langsung menuduh siapa pelakunya.
“Kami mau bertemu dengan kapolda dan pangdam, dalam minggu-minggu ke depan, setelah kami tahu data dan fakta yang kami miliki untuk bisa sampaikan kepada mereka untuk dapat bertindak,” ujarnya.
Lipiyus kembali menegaskan jika ia akan bertemu dan meminta kepada caretaker Gubernur Papua untuk segera melantik pimpinan MRP yang terpilih. “Soal dualisme MRP, uji materi perlu melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi di depan mata pemeirntahan MRP harus jalan segera sebelum pemilihan gubernur Papua, apalagi MRP juga berperan dalam verifikasi calon Gubernur,” imbuhnya. (Cepos)
