“Ada dua wawasan yang sangat menantang wawasan kebangsaan, agama dan etnis. Belakangan muncul nasionlisme etnis, seperti etnis Papua melalui Organisasi Papua Merdeka, terus berusaha memerdekakan diri,” kata Nobert Jegalus, dosen Fakultas Filsafat Agama Unika Widya Mandira, dalam seminar yang diadakan oleh PMKRI cabang Kupang di Kupang.
Jegalus mengatakan wawasan agama yang paling parah. “Wawasan agama ini masih terus terjadi sampai sekarang, seperti munculnya sekelompok orang sebagai Negara Islam Indonesia (NII),” katanya.
Ia mengatakan, “Kalau ada pihak yang berusaha membetuk kesatuan nasional dengan cara melenyapkan identitas primordial dari semua komponen bangsa, maka usaha itu hanya akan menimbulkan perlawanan. Karena bagaimana pun setiap orang atau komponen bangsa tidak rela melepaskan identitas primordialnya.”
Sementara itu Pendeta Eben Nuban Timo, pembicara lain, mengatakan, selain wawasan keagamaan dan wawasan etnis, ada wawasan modern atau wawasan panca salah.
Menurut ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) itu panca salah ini adalah, pertama, keuangan yang maha kuasa; kedua, korupsi yang adil dan merata; ketiga, persatuan mafia hukum di seluruh Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kejahatan dan kemunafikan; kelima, kesejahteraan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat.
“Jadi wawasan kebangsaan kita dirusak oleh wawasan keuangan, wawasan korupsi, wawasan mafia hukum, wawasan kejahatan dan kemunfikan dan wawasan kesejahteraan keluarga pejabat dan wakil rakyat. Uang dimana mana berkuasa. Hukum pun jatuh karena uang, ” tandas Pendeta Eben.
Ia menambahkan pluralisme di Indonesia bukan pilihan, tetapi pemberian. “Indonesia terbentuk karena berkat rahmat Allah. Dan salah satu berkat dan rahmat dari Allah adalah pluralisme. Ini suatu kekayaan yang luar biasa yang dimiliki bangsa ini. Tetapi pluralisme ini dilecehkan oleh produk perundang-undangan kita,” jelasnya.
Sementara itu ketua PMKRI cabang Kupang mengatakan, “PMKRI menyadari, untuk mewujudkan wawasan kebangsaan harus didasari pada keanekaragaman suku, agama dan sebagainya. Kemajemukan ini bukan penghambat, tetapi sebagai kekuatan untuk membangun bangsa.” (Ucanews/CathnewsIndonesia)
