Namun kontribusi HKBP terhadap negara sering terhalang oleh kurangnya pengenalan akan gereja yang beraliran Lutheran ini, Oleh sebab itu guna mengenal lebih dekat gereja terbesar di Indonesia ini, Reformata mewawancarai Pdt. Ramlan Hutahaean, M.Th, sekretaris jenderal HKBP. Pendeta kelahiran Sipahutar (Sumut) 7 September 1955 ini antara lain menjelaskan bahwa HKBP bukan gereja suku.
Selengkapnya berikut ini bincang-bincang kami dengan ayah dua anak ini.
Di era seperti ini apakah gereja primordial semacam HKBP masih perlu?
HKBP tidak pernah memandang dirinya sebagai gereja primordial, melainkan sebagai tubuh Kristus. Meskipun istilah “Batak” terdapat dalam nama HKBP, hal itu sekali-kali tidak menunjukkan bahwa HKBP gereja primordial. Bukan karena ada nama “Batak” maka segala sesuatu berlangsung me-nurut mekanisme Batak. Jemaat HKBP ada dari berbagai suku, ada Jawa, Cina, Nias, Mentawai, dan sebagainya.
Bahkan juga ada beberapa jemaat lokal di HKBP yang sama sekali tidak menggunakan bahasa Batak dalam setiap pelayanannya. Gereja sebagai manifestasi tubuh Kristus mutlak perlu di seluruh dunia. Lagi pula, Roh Kudus sendirilah yang melahirkan manusia secara baru agar berdiri menjadi gereja di dunia. HKBP terbukti dapat menjalankan kehidupannya sejak penjajahan Belanda, Jepang, masa kemerdekaan dan bertahan sedemikian kuat hingga kini.
Mengapa HKBP tidak konsisten pakai bahasa Batak?
HKBP tidak memiliki keharusan untuk menggunakan bahasa Batak. khususnya terhadap kawula muda di kota yang hanya memahami bahasa Indonesia. Itu menjadi bukti bahwa HKBP adalah gereja yang inklusif, bukan primordial. HKBP juga bukan gereja suku dan tidak didasarkan pada kedaerahan atau kesukuan. Pengakuan iman HKBP menyebutkan bahwa HKBP adalah gereja yang am dan menggunakan bahasa yang memudahkan Injil dimengerti dan dilaksanakan.
Banyak orang kini cenderung ke gereja kharismatik dengan alasan HKBP monoton, kaku, dll. Pendapat Bapak?
Lahirnya gerakan kharismatik di dunia merupakan jawaban terhadap hutang pelayanan gereja yang belum lunas. Penganut kharismatik menganggap banyak kekurangan yang terdapat dalam gereja-gereja yang mapan. Itu ada benarnya! Memang banyak kekurangan dalam gereja-gereja yang mapan seperti HKBP.
Kekurangan tersebut dapat kita tanggulangi bersama-sama, bukan oleh sebagian saja. Tetapi keluar dan meninggalkan gereja-gereja lokal untuk kemudian menjadi anggota yang baik di gereja kharismatik bukanlah solusi memperbaiki gereja sebagai tubuh Kristus. Sesudah tiba di kharismatik, kemudian menilai dan mengkritik gereja asalnya. Itu kan tidak sehat! Aturan dan Peraturan HKBP memberi peluang partisipatif bagi seluruh anggota jemaat di HKBP.
Pernah ada rencana merom-bak tata ibadah HKBP agar mirip kharismatik?
Tidak ada tata ibadah gereja yang diturunkan langsung dari hadirat Allah. Tata ibadah merupakan kesepakatan orang-orang beriman di seluruh dunia. Gereja mengatur tata ibadah dalam rangka penyelenggaraan kebaktian yang tertib di hadapan Allah. Tuhan menghendaki agar ibadah berlangsung teratur. Yang memahami mekanisme ibadah HKBP, tidak akan mengatakan ibadah HKBP monoton.
Liturgi HKBP bersifat dialogis antara Allah dengan manusia yang dilaksanakan dengan tertib. Ketertiban tidak boleh dipandang sebagai pengekangan, melainkan usaha menjauhkan keriuhan. Aspirasi atau partisipasi jemaat dalam ibadah dapat disalurkan melalui paduan suara, penelaahan Alkitab, dan sebagainya. Kita perlu memahami, bahwa aliran kharismatik bukanlah pemilik hak paten atas tata ibadah yang ideal di bumi. Lagi pula, tidak ada aliran apa pun, atau gereja mana pun yang dapat menjamin keselamatan manusia melalui suatu tata ibadah di hadirat Allah.
Bila gereja ditutup, bagaimana sikap HKBP? Ada yang bilang mau cari aman saja?
Penutupan suatu tempat ibadah atas dasar sentimen kelompok atau kepentingan politik merupakan pelanggaran terhadap HAM. Jika suatu gereja ditutup karena alasan perizinan, itu merupakan kegagalan pemerintah untuk menjamin kemerdekaan beribadah sebagai hak asasi manusia paling mendasar. Ibadah kepada Allah merupakan urusan manusia kepada Pencipta. Kemerdekaan beribadah sekali-kali bukan pemberian dunia ini, apalagi pemerintah. HKBP berkali-kali harus menghadapi aksi penutupan gereja.
Penutupan gereja mestinya membuat umat bersatu, menjadi gereja yang “am”, sehingga tidak perlu banyak denominasi, dan bertebaran di mana-mana.
Kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus harus dipahami atas dasar keutuhan tubuh itu sendiri, bukan karena penutupan gereja. Penutupan gereja termasuk kejahatan. Menutup gedung gereja karena alasan yang dibuat-buat merupakan kejahatan murni dan sekaligus melanggar hak asasi manusia. Jika semua orang Kristen turut serta mendukung keesaan tubuh Kristus, maka gereja yang am dapat dicapai. Hal tersebut merupakan perjuangan jangka pan-jang bagi kita semua. Kekhawatiran manusia akan masa depan gereja tidak pernah mendatangkan kebaikan apa pun dalam kerajaan sorga sepanjang masa.
Hingga kini tidak kurang dari 21 gereja HKBP ditutup di seluruh Indonesia. Setiap kali hal demikian terjadi HKBP selalu menyuarakan protes. HKBP selalu menggemakan suara kenabiannya. Persoalannya, suara itu kerap tidak didengar.
Apakah HKBP harus melakukan demonstrasi anarkis supaya ada reaksi?
Menurut hemat kami bukan seperti itu. HKBP selalu menggunakan jalur hukum secara resmi meskipun publik tidak mengetahuinya. Barangkali media takut memberitakan itu. Selanjutnya bahwa aksi penutupan mungkin masih akan terjadi, itu tergantung kepada ketegasan pemerintah menegakkan hukum. Jadi HKBP sama sekali tidak cari aman. HKBP ingin agar hak dan kebebasan beragama di Indonesia benar-benar dijamin sesuai UUD 1945.
Di era Presiden Soeharto, selalu ada menteri dari HKBP. Sekarang tidak. Apa karena HKBP sudah tidak diperhitungkan lagi?
Pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. HKBP tidak pernah merekomendasikan siapa pun menjadi menteri. HKBP sama sekali tidak tergantung pada ada tidaknya anggota jemaat yang duduk sebagai menteri. Jika Kristus menyertai gereja-Nya, seperti HKBP, hal itu jauh lebih penting dari penghargaan manusia di dunia ini. Jika tidak ada warga HKBP jadi menteri, itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang beriman. Ada tidaknya menteri tidak berhubungan langsung dengan pelayanan HKBP. HKBP diperhitungkan bukan karena ada tidaknya jemaatnya menjadi menteri. (Reformata)
