"Hal ini sangat jelas bahwa militer Indonesia dan polisi menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap sebuah pertemuan damai, terang-terangan melanggar hak asasi manusia dan brutal memukuli dan membunuh warga sipil tak bersenjata,” kata Direktur Advokasi CSW, Andrew Johnston menyikapi aksi brutal Aparat Gabungan TNI/Polri terhadap rakyat sipil pada akhir Kongres Rakyat Papua (KRP) III, Rabu (19/10/2011).
Sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Ketua Asosiasi Selatan-Tenggara Asia Tenggara (ASEAN) dan Anggota G20, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia dan menghormati hukum internasional.
“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah berikut untuk membangun kepercayaan dengan Orang-orang Papua yang telah lebih rusak oleh penumpasan brutal pekan lalu yaitu: Membebaskan semua tahanan politik, Mencabut larangan menaikkan Bendera Bintang Kejora, Mendemilitarisasi Papua dengan mengurangi kehadiran militer dan mulai memenuhi hak-hak Orang Papua. Waktu untuk dialog sejati sekarang,” tegas Johnston.
Sementara itu, dalam release yang sama, Pdt Socratez Sofyan Yoman, dari Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Tanah Papua (PGBP) menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka pintu dialog damai antara wakil-wakil Papua dan Pemerintah Indonesia.
“Dialog harus berlangsung tanpa prasyarat dan dimediasi oleh pihak netral. Militer Indonesia dan polisi harus menghormati martabat orang Papua dan hak-hak dan menghentikan pelanggaran. Sebagai pemimpin gereja kami sangat mendukung dialog sejati antara Pemerintah Indonesia dan Pemimpin Papua Barat untuk memecahkan masalah Papua Barat,” ungkap Yoman. (Jubi)
