Kapolda Kalimantan Barat dan Pemda Kabupaten Sambas Himbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Pemecah SARA

Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Kapolda Kalimantan Barat dan Pemda Kabupaten Sambas Himbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Pemecah SARA. SAMBAS (KALBAR) - Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Unggung Cahyono, meminta masyarakat Sambas, khususnya di Kecamatan Tebas, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bertujuan memecah belah umat di daerah itu.

Patung Paroki St Paulus, Tebas dilempar orang tidak
bertanggung jawab, Minggu (6/11) [tribunnews.com]. 

Imbauan itu disampaikan Kapolda melalui Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar, Selasa (08/11/2011), terkait ulah oknum yang melakukan pelemparan terhadap patung di Gereja Santo Paulus Tebas pada Minggu (6/11/2011) dini hari, dan adanya selebaran berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Wakil Bupati Sambas, Pabali Musa, yang dihubungi terpisah, menyatakan, sejak Senin (7/11/2011) sudah meminta Kesbanglinmas dan Satpol PP untuk turun langsung memeriksa informasi pengrusakan patung di Gereja St Paulus Tebas.

Informasi mengenai peristiwa tersebut sudah merebak di masyarakat sejak Minggu dan dikhawatirkan bisa berkembang menjadi isu-isu liar yang merusak keharmonisan di Kalbar.

Pembaca Tribun juga ada yang mengirimkan informasi tersebut melalui SMS. "Selamat siang, info penting patung Gereja St Paulus di Tebas dirusak orang, dan para suster diteror. Sekarang pelaku sedang dicari. Polres dan Polsek Sambas sudah turun," demikian SMS dari 081345930xxx.

Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Stefanus Paiman, pun mengaku juga menerima informasi tentang perusakan patung di Gereja St Paulus Tebas.

"Begitu mendapat informasi, Minggu (6/11/2011), saya langsung menghubungi Vikjen William Chang. Beliau minta saya untuk melaporkannya ke Kapolda Kalbar. Sudah saya laporkan via SMS. Namun, belum direspon. Selain itu, sudah ada pastor yang ke sana," katanya.

Stefanus Paiman meminta aparat keamanan untuk responsif, cepat tanggap terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Apalagi, sudah banyak isu menyesatkan yang diterima masyarakat. "Jangan sampai kemudian sudah terjadi baru bertindak," ujarnya.(Tribun Pontianak)