CIKARANG (JABAR) - Aparat kepolisian disiagakan menyusul rencana penutupan paksa enam gereja oleh sekelompok massa yang dipimpin ormas intoleran, Front Pembela Islam (FPI) pada Jumat siang (25/11/2011) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketua RT 21 Desa Rawa Kalong Andreas Wandi Gunadi mengatakan massa tersebut berasal dari luar desa mereka,.
Mereka datang usai sholat jumat Dan kehadiran mereka karena tidak setuju dengan adanya enam tempat yang mereka anggap 'gereja' di Desa Rawa Kalong, Kecamatan Setia Mekar, Kabupaten Bekasi. Padahal, menurut Andreas, warga sekitar merasa tidak keberatan dengan gereja tersebut.
"Kalau yang saya tahu, dari warga Desa Setia Mekar dan Aren Jaya. Dari warga yang katanya tidak setuju dengan adanya 'gereja'" ujarnya kepada KBR68H.
Sedang walau begitu kondisi ditempat itu masih kondusif.
"Jadi ini isu saja. Sudah turun dari Kapolsek, para anggota intel juga sudah ada di lapangan." katanya.
Andreas Wandi Gunadi juga menambahkan saat ini tempat persekutuan itu dalam kondisi kosong. Pihak pengurus masih terus meminta izin pribadatan dari masyarakat sekitar yang adalah aturan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Wandi menambahkan, masyarakat sekitar tidak keberatan dengan keberadaan enam 'gereja' di sana. Sedang warga di sekitar 'gereja' khawatir massa yang datang akan melakukan aksi kekerasan.
Tak ada tolearansi
Kumpulan kelompok intoleran yang sudah rapi merencanakan aksinya ini mengancam, jika enam 'gereja' yang masih berada di Rawa Kalong haruslah dibongkar, sebab menurut mereka 'gereja-gereja' yang mereka anggap meresahkan iman mereka ini tidak memiliki ijin yang harus ditunjukan dimuka para intoleran itu.
Keresahan yang tidak beralasan ini mereka laksanakan dengan berkumpul di depan kantor Desa Setiamekar dan mengancam jika 'gereja' belum dibongkar, maka mereka tak akan memberikan toleransi lagi.
"Kalau sampai batas waktu yang kami tentukan tidak kunjung diselesaikan, jangan salahkan kami jika bertindak,” ancam salah seorang pengunjuk rasa bernama Suryadi dengan pongah.
Sedangkan aparat desa dan kecamatan yang menghadang mereka meminta agar massa tidak anarkis. Sebab mereka berjanji akan segera menyelesaikan sehingga massa urung mendatangi 'gereja' tersebut. Namun mereka tetap mengancam jika dalam satu bulan pemerintah tak mengambil sikap, mereka akan kembali melakukan aksi(KBR68H/TimPPGI)
